Bakal Dicopot dari Jabatannya, Presiden Ekuador Malah Bubarin Parlemen
- www.presidencia.gob.ec/
VIVA Dunia – Di tengah sidang pemakzulan, Presiden Ekuador, Guillermo Lasso malah membubarkan parlemen yang dikuasai oposisi. Lasso dijatuhi tuduhan terkait dugaan penggelapan dana dan menghadapi pemungutan suara yang akan menggulingkannya dari jabatan.
Lasso, yang merupakan seorang konservatif, membantah semua tuduhan yang dilayangkan padanya, dan menyebut bahwa tuduhan itu bermotif politik. Dia sekarang memiliki waktu hingga enam bulan untuk memerintah, sebelum pemilihan umum baru diadakan.
Pembubaran parlemen dikenal sebagai "muerte cruzada" (saling mati). Hal itu diperkenalkan pada 2008, dan belum pernah digunakan di Ekuador sebelumnya.
Kunjungan SBY ke Ekuador
- Biro Pers Istana Presiden/ Abror Rizki
Keputusan Lasso tersebut dipandang sebagai tindakan ekstrem, dan diperkirakan akan memicu protes dari kelompok oposisi. Namun, Lasso berpendapat bahwa pembubaran Parlemen itu perlu dilakukan karena krisis politik yang parah, dan keributan yang terjadi secara internal.
Presiden konservatif itu menuduh Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi menghalangi reformasi.
"Saya tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah keluarga Ekuador... ketika ada Majelis Nasional yang misi politiknya adalah untuk mengacaukan demokrasi," kata Lasso, dikutip dari BBC Internasional, Kamis, 18 Mei 2023.
Tetapi kelompok oposisi mengatakan presidenlah yang merusak demokrasi dengan menyerukan "muerte cruzada".
Konfederasi kelompok pribumi Ekuador yang berpengaruh, Conaie, menyebut keputusan Lasso seperti diktator dan mengadakan pertemuan pada Rabu malam, 17 Mei 2023. Protes massa yang diorganisir oleh Conaie, termasuk blokade jalan raya utama, telah melumpuhkan beberapa bagian negara sebelumnya.
Oposisi Partai Kristen Sosial juga mempertanyakan apakah pembubaran Majelis Nasional itu konstitusional. Pemimpinnya mengatakan bahwa dia akan meminta mahkamah konstitusi Ekuador untuk menangguhkan keputusan Lasso.
Tetapi militer dan polisi Ekuador mendukung presiden, dan menggambarkan langkah itu sebagai konstitusional.
Kepala angkatan bersenjata, Nelson Proano, juga mengirim pesan kepada siapa pun yang merencanakan protes kekerasan, dan memperingatkan bahwa negara tidak akan menerima upaya apa pun untuk mengubah tatanan konstitusional melalui kekerasan.
Pengumuman pembubaran parlemen oleh Lasso datang hanya beberapa jam setelah dimulainya persidangan pemakzulannya, di mana dia dituduh mengetahui dugaan skema penggelapan yang melibatkan perusahaan transportasi minyak yang dikelola negara.
Pada hari Selasa, dia telah memberikan pembelaan atas tuduhan terhadapnya dan menganggap bahwa hal itu sebagai motivasi politik. Dia juga mengatakan kepada anggota Majelis Nasional bahwa penuduhnya, yang berasal dari partai oposisi, tidak memiliki cukup bukti.
