Rusia Setujui RUU Larangan Ganti Jenis Kelamin, Ini Jadi Alasannya

VIVA Militer: Presiden Rusia, Vladimir Putin
Sumber :
  • Youtube

Moskow, Rusia – Sebentar lagi, Rusia bakal resmi melarang prosedur operasi penggantian kelamin. Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia menyetujui rancangan undang-undang (RUU) tersebut pada Jumat, 14 Juli 2023 lalu.

WhatsApp Ogah Tunduk Sama UU, Menantang Pemerintah

Artinya, aturan ini hanya tinggal menunggu pembacaan oleh Dewan Federasi Rusia untuk kemudian disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Vladimir Putin.

bendera LGBTQ

Photo :
  • WION
Mirip Punya Rusia, Drone Bunuh Diri Iran Keliaran dalam Operasi Nabi Besar

Secara garis besar, beleid itu melarang intervensi medis yang ditujukan untuk mengubah jenis kelamin seseorang. Beleid juga melarang pencatatan sipil untuk perubahan jenis kelamin tanpa operasi.

Dilansir dari The Moscow Times, Kamis, 20 Juli 2023, beleid itu tak melarang semua prosedur medis terkait masalah genitalia. Komisi medis akan menentukan daftar intervensi yang diizinkan.

Menlu Ukraina sebut Putin ‘Hewan Politik’ yang Bisa Merasakan Rasa Takut

Misalnya saja prosedur medis untuk masalah anomali bawaan sejak lahir, masalah genetik, dan masalah endokrin yang terkait dengan gangguan pembentukan organ intim anak.

"Keputusan ini akan melindungi warga negara kami dan anak-anak kami," ujar Ketua Duma Negara Vyacheslav Volodin.

Volodin menggambarkan penggantian kelamin sebagai jalan menuju degenerasi bangsa. Hal tersebut, lanjutnya, tak dapat diterima di Rusia.

Namun, para aktivis hak asasi manusia (HAM) mengingatkan bahwa pelarangan penggantian kelamin akan memicu masalah lainnya bermunculan. Misalnya saja, operasi penggantian kelamin ilegal dan meningkatnya angka kasus bunuh diri di kalangan transgender.

Bendera Rusia.

Photo :
  • ANTARA FOTO

Para pejabat Rusia sering menganggap nilai-nilai liberal Barat, khususnya soal gender dan seksualitas, sebagai ideologi asing yang mengancam nilai-nilai tradisional dan spiritual.

Tahun 2022 lalu, Rusia memberlakukan undang-undang yang melarang kampanye hubungan sesama jenis dan gaya hidup LGBT. Aturan itu juga melarang media untuk menampilkan dan menggambarkan identitas selain heteroseksual.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya