- Al Jazeera
New Delhi – Insiden anti-Muslim di India rata-rata terjadi lebih dari satu kali dalam sehari, pada paruh pertama 2023, dan paling banyak terjadi di negara-negara bagian yang akan mengadakan pemilu mendatang. Laporan itu disampaikan oleh Hindutva Watch, sebuah kelompok pemantau serangan terhadap kelompok minoritas yang berbasis di Washington.
Diketahui, terdapat 255 insiden ujaran kebencian yang menargetkan umat Muslim pada paruh pertama tahun 2023, demikian temuan laporan tersebut.
"Mereka menggunakan definisi PBB tentang ujaran kebencian sebagai segala bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa yang berprasangka atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut seperti agama, etnis, kebangsaan, ras, warna kulit, keturunan, gender, atau identitas lainnya," menurut laporan itu, dikutip dari The Sundaily, Selasa, 26 September 2023.
Foto penjahit Hindu, yang diduga dibunuh oleh 2 pria dari komunitas Muslim India
- ANTARA/Reuters/Amit Dave/as
Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Rajasthan, dan Gujarat merupakan wilayah dengan jumlah tertinggi perkumpulan ujaran kebencian.
Maharashtra sendiri menyumbang 29 persen dari insiden tersebut, demikian temuan laporan tersebut.
Mayoritas peristiwa ujaran kebencian menyebutkan teori konspirasi dan seruan kekerasan serta boikot sosial ekonomi terhadap Islam.
Sekitar 80 persen dari peristiwa tersebut terjadi di wilayah yang dipimpin oleh Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP), pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, yang diperkirakan akan memenangkan pemilihan umum pada 2024.
Hindutva Watch mengatakan pihaknya melacak aktivitas online kelompok nasionalis Hindu, dan menemukan video ujaran kebencian yang diposting di media sosial, dan mengumpulkan data tentang insiden anti-Muslim yang dilaporkan oleh media.
Meski demikian, pemerintahan Modi menyangkal adanya pelecehan terhadap kelompok minoritas.
Kelompok hak asasi manusia juga menuduh adanya penganiayaan terhadap umat Islam di bawah pemerintahan Modi, yang menjadi perdana menteri pada tahun 2014.
Mereka menunjuk pada undang-undang kewarganegaraan tahun 2019 yang digambarkan sebagai diskriminatif secara mendasar oleh kantor hak asasi manusia PBB karena mengucilkan migran Muslim.
Ada juga pembongkaran properti Muslim dengan alasan penghapusan bangunan ilegal dan larangan mengenakan jilbab di ruang kelas di Karnataka, ketika BJP berkuasa di negara bagian tersebut.
