- Pixabay
VIVA – Mahkamah Agung Rusia secara efektif melarang aktivisme LGBTQ+ pada hari Kamis, sebuah langkah paling drastis terhadap pendukung hak-hak gay, lesbian, dan transgender (LGBT) di negara yang semakin konservatif tersebut.
Putusan tersebut merupakan tanggapan atas gugatan yang diajukan oleh Kementerian Kehakiman, dan menyebut gugatan tersebut sebagai gerakan LGBTQ+ yang beroperasi di Rusia sebagai organisasi ekstremis dan melarangnya.
bendera LGBTQ
- WION
Keputusan tersebut merupakan langkah terbaru dalam tindakan keras selama satu dekade terhadap hak-hak LGBTQ+ di Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin, yang menekankan nilai-nilai keluarga tradisional selama 24 tahun kekuasaannya.
Sidang tertutup pada hari Kamis berlangsung selama empat jam. Tidak seorang pun selain perwakilan Kementerian Kehakiman yang diizinkan masuk, dan tidak ada terdakwa.
Para jurnalis dibawa ke ruang sidang hanya untuk pembacaan putusan oleh Hakim Oleg Nefedov, yang mengenakan masker karena alasan kesehatan.
Kasus ini dirahasiakan, dan kementerian tidak mengungkapkan bukti apa pun, hanya mengatakan bahwa pihak berwenang telah mengidentifikasi tanda-tanda dan manifestasi yang bersifat ekstremis dalam gerakan yang ingin dilarang, termasuk hasutan perselisihan sosial dan agama.
Ilustrasi kelompok LGBT
- VIVA/spectrum.com
Aktivis berbagai hak asasi manusia telah mencatat bahwa tuntutan hukum tersebut diajukan terhadap sebuah gerakan yang bukan merupakan sebuah entitas resmi, dan berdasarkan definisinya yang luas dan tidak jelas, pihak berwenang Rusia dapat menindak individu atau kelompok mana pun yang dianggap menjadi bagian dari gerakan tersebut.
“Dalam praktiknya, bisa saja pihak berwenang Rusia, dengan putusan pengadilan ini, akan menegakkan (putusan) terhadap inisiatif LGBTQ+ yang berhasil di Rusia, dengan menganggap mereka sebagai bagian dari gerakan sipil ini,” kata Max Olenichev, aktivis hak asasi manusia, pengacara yang bekerja dengan komunitas LGBTQ+ Rusia, dikutip dari The Associated Press, Jumat, 1 Desember 2023.
Gugatan tersebut menargetkan para aktivis dan secara efektif melarang aktivitas terorganisir apa pun untuk membela hak-hak kelompok LGBTQ+, tambah Olenichev.
Beberapa media independen dan kelompok hak asasi manusia Rusia menambahkan simbol pelangi pada logo mereka di media sosial sebagai bentuk solidaritas terhadap komunitas LGBTQ+.
Sementara itu Amnesty International menyebut keputusan tersebut “memalukan dan tidak masuk akal,” dan memperingatkan bahwa keputusan tersebut dapat mengakibatkan pelarangan menyeluruh terhadap organisasi LGBTQ+, melanggar kebebasan berserikat, berekspresi dan berkumpul secara damai, serta mengarah pada diskriminasi.
“Hal ini akan berdampak pada banyak orang, dan dampaknya akan menjadi bencana besar,” kata Marie Struthers, direktur kelompok tersebut untuk Eropa Timur dan Asia Tengah.
Sementara seorang juru bicara Gereja Ortodoks Rusia memuji keputusan tersebut, dan mengatakan kepada kantor berita pemerintah RIA Novosti bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk pembelaan moral masyarakat dari upaya untuk mendorong gagasan Kristen tentang pernikahan dan keluarga dari ranah publik dan hukum.
