6 Negara Eropa Baru Saja Hentikan Berikan Dana Kemanusiaan untuk Palestina
- aljazeera.com
Jakarta – Enam negara Eropa menghentikan pendanaan untuk Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Menangani Pengungsi Palestina (UNRWA) setelah muncul tuduhan bahwa beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 ke Israel.
Dilansir dari Antara, pada 27 Januari 2024, Inggris, Jerman, Belanda, Italia, Swiss, dan Finlandia bergabung dengan AS, Australia, dan Kanada yang sebelumnya telah menghentikan pendanaan mereka untuk UNRWA.
Ilustrasi - Suasana di luar kantor UNRWA di Jalur Gaza.
- ANTARA
Meskipun UNRWA merupakan lembaga penting bagi pengungsi Palestina, tindakan ini mendapat respons tegas dari UNRWA, menyebutnya sebagai tambahan hukuman kolektif yang tidak adil bagi warga Palestina.
Philippe Lazzarini, komisioner jenderal UNRWA, menyatakan bahwa ini merupakan aib bagi semua pihak.
Selama beberapa pekan serangan Israel ke Gaza, UNRWA berkali-kali menyatakan kemampuan mereka dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza berada di ujung tanduk. Tentu membutuhkan banyak dukungan dari kalangan internasional.
Menurut Lazzarini, penghentian pendanaan oleh sembilan negara mengancam kerja kemanusiaan di kawasan Palestina, khususnya Gaza. ’’Kami dibuat terguncang melihat penghentiaan pendaanaan akibat tuduhan kepada sejumlah staf kami,’’ katanya.
Padahal, UNRWA segera bertindak setelah muncul tuduhan itu dan menghentikan kontrak dengan mereka yang dituduh terlibat dalam serangan 7 Oktober. Penyelidikan independen yang transparan, tambah dia, juga dilakukan.
Lazzarini tak memerinci berapa pegawai UNRWA yang dituduh terlibat dalam serangan Hamas dan seperti apa keterlibatan itu. Ia hanya menekankan, siapa pun pegawai UNRWA yang terlibat aksi semacam itu akan diminta pertanggungjawabannya.
Sehari sebelumnya, UNRWA menyatakan telah memulai penyelidikan terhadap sejumlah pegawainya dan memutuskan hubungan dengan mereka. Di sisi lain, Israel juga terus menghasut agar negara donor lainnya menghentikan aliran dananya untuk UNRWA.
VIVA Militer: Pengungsi Gaza di markas UNRWA
- aljazeera.com
Mestinya, kata Israel Katz, menlu Israel UNRWA diganti karena terlibat serangan 7 Oktober dan memiliki hubungan dengan Hamas. ‘’Dalam pembangunan Gaza nanti, UNRWA harus diganti badan yang benar-benar mendorong perdamaian dan pembangunan.’’
Namun, pernyataan Katz langsung direspons wakil juru bicara PBB, Farhan Haq, yang mempertanyakan omongannya. ’’Kami tidak akan menanggapi retorika. Sudah beberapa kali kami garis bawahi, kami mempunyai rekam jejak kuat,’’ ujarnya di akun X.
UNRWA berperan besar bagi warga Palestina. Mereka membantu pengungsi yang terusir dari rumah dan tanahnya sendiri akibat pendirian Israel pada 1948, yang tersebar di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah, dan Lebanon.
UNRWA menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan lainnya kepada para pengungsi itu. Bantuan mereka juga sangat vital terhadap mayoritas dari 2,3 juta penduduk yang mengungsi akibat serangan Israel.
Kementerian Luar Negeri Palestina mengkritik apa yang mereka sebut sebagai kampanye memusuhi UNRWA. Hamas juga mengecam pemberhentian kontrak sejumlah pegawai UNRWA karena semata-mata merujuk tuduhan dari Zionis Israel.
Kepala Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hussein al-Sheikh menyayangkan pemutusan pendanaan kepada UNRWA sebab bakal melahirkan risiko politik dan bantuan kemanusiaan. ‘’Kami menyeru mereka untuk mengubah keputusannya.’’
Jerman, satu donatur utama UNRWA, menyambut penyelidikan yang dilakukan UNRWA. Mereka mengaku prihatin dengan munculnya tuduhan terhadap sejumlah pegawai UNRWA yang terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel.
‘’Kami berharap Lazzarini bisa menegaskan dengan jelas kepada tim kerjanya di UNRWA bahwa semua bentuk kebencian dan kekerasan sepenuhnya tak bisa diterima dan tak akan ditoleransi,’’ demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Jerman.
9 Negara Ini Tolak Palestina Jadi Anggota PBB, Salah Satunya Tetangga RI
Majelis Umum PBB memberikan mayoritas suaranya untuk mendukung resolusi yang menyerukan Palestina untuk menjadi anggota PBB. Ada 9 negara yang menolak resolusi tersebut
