- Istimewa
Jakarta – Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menerima banyak ucapan selamat dari beberapa kepala negara-pemimpin dunia atas kemenangannya di Pemilu Presiden (pilpres) 2024 berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count maupun perhitungan sementara real count KPU.
Namun demikian, pemimpin negara seperti Amerika Serikat (AS) belum juga mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya di Pilpres 2024.
Pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menilai AS nampaknya ingin hati-hati mengucapkan selamat kepada Prabowo. Menurutnya, AS punya tradisi ucapan selamat kepada capres terpilih setelah KPU mengumumkan secara resmi hasil perolehan suara pilpres.
Selain itu, AS juga punya pengalaman yang hampir sama dengan RI terkait isu masalah kecurangan yang terjadi selama proses pemilu.
Prabowo-Gibran pantau quick count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/02/24)
- Istimewa
"Dalam konteks Joe Biden ungguli Trump ada proses yang sama dengan yang kita alami di Indonesia. Mungkin Presiden Biden hati-hati sekali mengucapkan selamat kepada pak Prabowo," kata Hikmahanto dalam perbincangan di tvOne, dikutip Kamis, 14 Maret 2024
Ia meyakini penundaan ucapan selamat dari Presiden AS kepada Prabowo hanya perkara teknis, dan tidak punya motif politik yang bisa merugikan hubungan kedua negara.
"Ini masalah teknis saja, mungkin dari sisi Amerika Serikat ingin lebih hati-hati ucapkan selamat ke pak Prabowo," tegasnya
Diketahui, ucapan selamat kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran datang dari sejumlah pimpinan negara di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin, PM Malaysia Anwar Ibrahim, PM Inggris Rishi Sunak hingga PM Republik Ceko Petr Fiala.
Prabowo juga menerima ucapan selamat dari PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Belanda Mark Rutte, PM India Narendra Modi, Presiden Filipina Bongbong Marcos, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden UAE Syekh Muhammad bin Zayid Al Nahyan, dan Raja Yordania Abdullah II.
KPU Minta MK Tolak Tudingan Suara Nasdem Berkurang dan Golkar Bertambah di Jabar 1
Pihak termohon dalam hal ini KPU, dalam sidang PHPU atau gugatan Pileg 2024, meminta Mahkamah Konstitusi atau MK menolak permohonan para pemohon tentang suara di Jabar 1.
