PBB dan Inggris Kutuk Israel karena Nekat Bangun 1.200 Rumah di Lahan Strategis Tepi Barat
- REUTERS/Florion Goga TPX IMAGES OF THE DAY
VIVA – Pemerintah Israel resmi membuka tender pembangunan sekitar 1.200 unit rumah permukiman di kawasan strategis E1, Tepi Barat. Langkah ini dinilai sebagai upaya terang-terangan untuk menutup peluang berdirinya negara Palestina di masa depan.
Rencana pembangunan di wilayah E1—yang terletak di sebelah timur Yerusalem—sejak lama menuai kritik internasional karena dianggap ilegal menurut hukum internasional, seperti dikutip dari BBC. Jika proyek ini berjalan, wilayah Tepi Barat akan terbelah menjadi dua sekaligus mengisolasi Yerusalem Timur dari daerah sekitarnya.
Tanggapan Tegas dari Inggris dan Komunitas Internasional
Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, mengecam keras penerbitan tender tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Inggris mendesak Israel untuk segera membatalkan tender dan menghentikan seluruh ekspansi permukiman.
Sebagai bentuk protes, Kementerian Luar Negeri Inggris memanggil Kuasa Usaha Israel dan mengancam akan menyiapkan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perluasan permukiman ilegal tersebut.
Dukungan serupa disampaikan oleh juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, yang menyatakan keprihatinan mendalam dan meminta Israel membatalkan langkah tersebut.
Dampak Geografis dan Kemanusiaan
Proyek ini mencakup area seluas 12 kilometer persegi di antara Yerusalem Timur dan permukiman Maale Adumim. Kelompok pengawas anti-pemukiman asal Israel, Peace Now, serta aktivis lokal memperingatkan dampak serius dari pembangunan ini:
- Membelah Wilayah Palestina: Memutus konektivitas antara Tepi Barat bagian utara dan selatan, serta menghalangi terbentuknya wilayah perkotaan terpadu yang menghubungkan Ramallah, Yerusalem Timur, dan Betlehem.
- Ancaman Penggusuran: Lebih dari 40 komunitas warga Badui Palestina di area tersebut terancam kehilangan tempat tinggal dan terisolasi dari keluarga mereka.
- Membunuh Solusi Dua Negara: Mengikis harapan pencapaian kesepakatan damai berbasis Two-State Solution.
Latar Belakang Konflik
Sejak merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur dalam Perang Timur Tengah 1967, Israel telah membangun sekitar 160 permukiman yang kini dihuni oleh 700.000 warga Yahudi, berbatasan langsung dengan sekitar 3,3 juta warga Palestina.
Meski sempat menunda rencana pembangunan di E1 selama berdekade-dekade akibat tekanan internasional, pembangunan permukiman kembali melonjak tajam sejak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali memimpin pemerintahan koalisi sayap kanan pada akhir 2022.
Israel Terus Berulah di Palestina
Otoritas penjajah Israel mengubah sekolah yang pernah dikelola Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di kamp pengungsi Shu'fat, Yerusalem yang diduduki.
