Israel Terus Berulah di Palestina
- AP Photo/Oded Balilty
VIVA – Otoritas penjajah Israel mengubah sekolah yang pernah dikelola Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di kamp pengungsi Shu'fat, Yerusalem yang diduduki, menjadi sekolah yang dikelola departemen pendidikan Israel dan pemerintah kota Yerusalem.
Wakil Wali Kota Yerusalem Aryeh King mengunggah sebuah video yang mendokumentasikan pencopotan dan penghancuran plang papan nama UNRWA dari gedung sekolah tersebut. Ia mengatakan langkah itu dimaksudkan untuk "menghapus segala jejak atau memori UNRWA" dan menyingkirkannya secara permanen dari Yerusalem.
Rezim Zionis Israel yang menjajah negeri Palestina ini menutup enam sekolah UNRWA di Yerusalem pada Mei 2025. Akibatnya, sekitar 800 anak Palestina kehilangan akses pendidikan, dikutip dari WAFA. Pada Oktober 2024, Knesset Israel mengesahkan undang-undang yang melarang kegiatan UNRWA di Israel.
Sebelumnya, Israel resmi membuka tender pembangunan sekitar 1.200 unit rumah permukiman di kawasan strategis E1, Tepi Barat. Langkah ini dinilai sebagai upaya terang-terangan untuk menutup peluang berdirinya negara Palestina di masa depan.
Rencana pembangunan di wilayah E1—yang terletak di sebelah timur Yerusalem—sejak lama menuai kritik internasional karena dianggap ilegal menurut hukum internasional, seperti dikutip dari BBC. Jika proyek ini berjalan, wilayah Tepi Barat akan terbelah menjadi dua sekaligus mengisolasi Yerusalem Timur dari daerah sekitarnya.
Tanggapan Tegas dari Inggris dan Komunitas Internasional
Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, mengecam keras penerbitan tender tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Inggris mendesak Israel untuk segera membatalkan tender dan menghentikan seluruh ekspansi permukiman.
Sebagai bentuk protes, Kementerian Luar Negeri Inggris memanggil Kuasa Usaha Israel dan mengancam akan menyiapkan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perluasan permukiman ilegal tersebut.
Dukungan serupa disampaikan oleh juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, yang menyatakan keprihatinan mendalam dan meminta Israel membatalkan langkah tersebut.
Dampak Geografis dan Kemanusiaan
Proyek ini mencakup area seluas 12 kilometer persegi di antara Yerusalem Timur dan permukiman Maale Adumim. Kelompok pengawas anti-pemukiman asal Israel, Peace Now, serta aktivis lokal memperingatkan dampak serius dari pembangunan ini:
