- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Suatu serikat buruh terkemuka di AS, The United SteelWorkers (USW), awal pekan ini mengirim surat kepada Departemen Kehakiman AS agar membuka penyelidikan kasus suap atas Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.
Mengutip laporan dari media massa Indonesia dan Australia, serikat itu menuding cabang Freeport di Provinsi Papua telah menerapkan praktik suap kepada aparat keamanan setempat.
Menurut salinan surat USW yang dimuat di laman blog The Wall Street Journal, USW meminta pemerintah AS menyelidiki kasus itu. Surat tertanggal 1 November 2011 itu ditandatangani Ben Davis, Direktur Hubungan Internasional USW, untuk ditujukan kepada Seksi Kecurangan (Fraud) di Divisi Kriminal pada Departemen Kehakiman AS.
"Saya menulis surat ini untuk meminta Departemen Kehakiman AS segera mengadakan investigasi apakah Freeport-McMoran telah melanggar Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Asing (Foreign Corrupt Practices Act) dengan menerapkan praktik yang kami yakini sebagai suap kepada pasukan keamanan di Indonesia," demikian paragraf awal surat itu.
Berkode FMCG di bursa Wall Street, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. merupakan perusahaan tambang yang berkantor pusat di Phoenix, Arizona, yang beroperasi di sejumlah negara, salah satunya Indonesia, dengan mendirikan anak perusahaan PT Freeport Indonesia.
Menurut surat USW, polisi Indonesia seperti yang diberitakan oleh media setempat mengaku telah menerima jutaan dolar dari PT Freeport Indonesia untuk memberi keamanan bagi kegiatan perusahaan tambang itu di Papua. Surat USW itu mengutip berita dari Jakarta Globe, 28 Oktober 2011, bahwa Kapolri Jenderal Timur Pradopo merujuk pembayaran dari Freeport itu sebagai "uang makan" (lunch money), sebagai tambahan dari anggaran keamanan yang telah disediakan pemerintah.
Selain itu, lanjut surat USW, juga muncul kabar dari media massa Australia bahwa LSM penegak HAM, Kontras, memperoleh dan mempublikasikan surat dari Kepolisian Papua yang menyatakan bahwa Freeport memberi uang bulanan kepada sekitar 635 polisi dan personel militer setempat.
USW pun mengingatkan bahwa Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Asing melarang perusahaan AS untuk memberi bayaran kepada pejabat asing untuk melakukan perbuatan yang di luar kewenangan.
"Kami yakin bahwa cukup masuk akal untuk menilai bahwa pembayaran langsung oleh Freeport kepada polisi dan personel militer dalam menyediakan keamanan bagi operasionalnya, yang menambah jumlah gaji personel yang bersangkutan, sebagai tindak suap yang bertujuan untuk meminta personel yang bersangkutan agar berbuat sesuai dengan kepentingan Freeport-McMoRan bahkan walapun kepentingan itu berbenturan dengan tugas polisi dan personel militer yang wajib melindungi rakyat Indonesia, sehingga melanggar Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Asing," demikian bunyi surat itu.
Belum ada tanggapan dari Departemen Kehakiman AS atas surat dari USW itu. Menurut laman The Wall Street Journal, seorang pejabat Departemen Kehakiman AS menolak mengomentari surat itu.
Beranggotakan 850.000 pekerja, USW merupakan serikat buruh industri terbesar di kawasan Amerika Utara. Serikat itu mewakili kepentingan anggota di AS, Kanada, dan Karibia.
Berkaitan dengan pembayaran ke aparat, Juru Bicara Freeport Indonesia, Ramdani Sirait, mengatakan bahwa isu itu bukanlah hal yang baru. Ramdani juga menyebut informasi itu sudah tertuang dalam situs resmi Freeport. "Soal dukungan Freeport untuk keamanan ada di website. Itu bukan hal baru. Transparan disebutkan besarnya."
Terungkap! Penemuan Rumah Leluhur Umat Manusia Menggemparkan Dunia
Para ilmuwan di Australia memicu perdebatan setelah mengklaim telah menemukan rumah leluhur semua manusia modern.
