- REUTERS/Handout
VIVAnews - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menguak kekejaman militer Suriah, demi mempertahankan rezim Presiden Bashar al-Assad. Salah satunya, adalah menembak mati seorang bocah perempuan berusia dua tahun. Agar dia tak tumbuh menjadi seorang demonstran.
Bocah malang itu adalah satu dari ratusan anak yang dibantai militer sejak Maret lalu -- saat mereka bertekad menghadang gelombang protes yang telah menjungkalkan sejumlah rezim di Timur Tengah.
Laporan panel ahli independen PBB menyebut, sampai awal November, tentara pendukung pemerintah telah menewaskan setidaknya 256 anak dan terlibat dalam 'kejahatan terhadap kemanusiaan'. Setidaknya, 3.500 nyawa melayang dalam pergolakan di Suriah.
Studi yang dilakukan juga menyebut, pria -- dewasa maupun yang belia mengalami kekerasan seksual di fasilitas tahanan militer. "Siksaan diberlakukan, tanpa memandang pada orang dewasa atau anak-anak," demikian dilaporkan panel ahli Dewan HAM PBB.
Panel ahli megatakan, pasukan pemerintah menggunakan kekuatan secara berlebihan untuk melawan pemrotes tak bersenjata -- sementara sniper membidik target bagian atas tubuh, juga kepala para demonstran.
Investigasi juga menemukan, pasukan Suriah bekerjasama dengan milisi diberi perintah 'tembak sampai mati' untuk melawan para demonstran.
Paulo Pinheiro, dosen asal Brazil, sekaligus ketua tim panel mengatakan, "Tindakan kriminal yang dilakukan militer termasuk penyiksaan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual dalam bentuk lain. Kami punya bukti yang kuat soal itu," kata dia seperti dimuat Daily Mail.
Meski para anggota panel dan stafnya tidak diizinkan masuk Suriah, komisi mengaku, mereka telah mewawancarai 223 korban dan saksi, termasuk para pembelot dari militer atau pasukan keamanan Suriah. Salah seorang pembelot mengaku menyaksikan penembakan bocah dua tahun di Latakia. Pelaku mengklaim, ia harus mengambil nyawanya, agar ia tak tumbuh menjadi demonstran kelak.
Selain menunjuk Pinheiro, Dewan HAM PBB juga menunjuk pakar HAM perempuan asal Turki, Yakin Erturk dan seorang warga AS, Karen Abu Zayd untuk menyelidiki kekerasan yang terjadi di Suriah.
Para pejabat Suriah tidak berkomentar langsung pada temuan PBB. Namun mereka bereaksi keras atas keputusan Liga Arab yang sepakat menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Suriah sebagai upaya agar rezim Presiden Bashar al-Assad segera menghentikan kekerasan atas aksi-aksi protes dari sebagian rakyat yang menentangnya.
Gelombang aksi protes atas rezim al-Assad itu sudah berlangsung delapan bulan dan belum ada jaminan dari pemerintah Suriah untuk menghentikan kekerasan atas rakyat mereka sendiri.
Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Hamad bin Jassim Al Thani mengatakan, sanksi terpaksa dijatuhkan -- sebagai bagian pertanggunjawaban sebagai manusia untuk menghentikan pembunuhan, bahkan pembantaian. "Kekuasaan tidak ada artinya bila seorang penguasa membunuh rakyatnya." (umi)
Nurul Ghufron Disesak Mundur karena Kembali Bikin KPK Gaduh
Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap menyayangkan internal KPK kembali gaduh akibat sikap Wakil Ketua Nurul Ghufron yang melaporkan an
