- Reuters/ NYPD
VIVAnews - Spanyol, seperti tetangga-tetangganya di Eropa, juga tengah krisis ekonomi. Menurut harian The Wall Street Journal, tingkat pengangguran di Negeri Matador itu sudah mendekati 23 persen.
Inilah yang membuat pemerintah suatu kota di Spanyol mempertimbangkan suatu alternatif untuk mengatasi tingginya utang dan pengangguran dengan membuat lapangan kerja baru yang menyerempet ke praktik ilegal. Mereka masih pikir-pikir untuk berkebun ganja demi kepentingan medis.
Ide itu muncul di Rasquera, kota kecil yang terletak di Spanyol bagian timur laut. Menurut kantor berita EFE, pemerintah kotamadya setempat mengaku kota mereka itu harus menanggung utang 1,3 juta euro (sekitar Rp15,7 miliar) sehingga perlu mencari sumber pendapatan lain agar tidak bangkrut.
Maka, salah satu cara yang muncul adalah menanam ganja di lahan milik negara demi mendatangkan pendapatan dan mengatasi pengangguran. Sebuah lembaga nirlaba, Barcelona Association of Cannabis Self-Medication (ABCDA), sudah menawarkan diri suntik modal awal 36.000 euro (sekitar Rp437 juta) untuk proyek tersebut.
Selain itu, menurut stasiun radio televisi Basque, ABCDA siap mengeluarkan investasi tahunan 550.000 euro (sekitar Rp6,6 miliar) untuk menanggung biaya produksi, seperti sewa lahan dan keamanan.
ABCDA menyatakan bahwa ganja yang akan ditanam itu bukan untuk rekreasi, tapi hanya untuk kepentingan pengobatan mandiri (self-medication). "Mariyuana untuk pengobatan mandiri itu legal," kata seorang anggota ABCDA kepada harian El Periodico, koran berbahasa Spanyol yang ditranslasi ke bahasa Inggris di laman harian The Huffington Post. "Kami tetap mengikuti jalur hukum," lanjut dia.
Undang Kontroversi
Namun, ide itu menimbulkan kontroversi karena keberatan dari sejumlah kalangan. Eduardo Gil, kepala tim investigasi dari Commissary of Mossos d'Esquadra en Tortosa mengingatkan bahwa penanaman ganja itu tetap saja bertentangan dengan hukum pidana.
Walikota Rasquera, Bernat Pellisa, kepada EFE mengaku masih mempelajari opsi berkebun ganja. Ide itu, menurut dia, adalah suatu peluang dan bukan suatu kesembronoan. Belum ada kepastian kapan pemerintah resmi menyetujui proposal itu. (umi)
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.
