- REUTERS/ Adrees Latif
VIVAnews - Panitera atau pejabat kantor sekretariat pengadilan bisa dituntut jika ketahuan menolak pengajuan pernikahan sesama jenis atau gay.
Begitulah kurang lebih bunyi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pernikahan gay di Inggris, yang dicanangkan Jumat 25 Januari 2013 silam, seperti dilansir Daily Mail.
Perdana Menteri Inggris David Cameron adalah orang yang menggagas RUU tersebut, meski menuai banyak protes dan pertentangan sengit dari banyak pihak. Sejumlah menteri di dalam kabinetnya pun telah mengindikasikan bahwa mereka lebih memilih untuk menentangnya.
Dalam RUU tersebut dikatakan, pasangan gay memiliki hak yang sama untuk menikah dalam upacara sipil ataupun agama. Kedudukan regulasi tersebut jelas menutup ruang bagi panitera, pendeta, bahkan guru, yang tidak setuju atau menolak kehadiran RUU itu.
Artinya, jika sewaktu-waktu ditemukan panitera, pendeta, atau guru yang tidak menentang adanya pernikahan sesama jenis, maka dianggap melanggar aturan, dan harus diberikan sanksi.
Seorang sumber di Departemen Pendidikan mengkhawatirkan jika suatu hari nanti guru-guru akan dipecat lantaran tidak sependapat dengan Perdana Menteri soal pernikahan gay, walaupun Menteri Pendidikan Michael Gove telah menyatakan akan melindungi para guru karena pandangan yang berbeda.
Sementara itu, Menteri Kebudayaan Inggris Maria Miller, yang juga menteri atas kesetaraan, akan mengkaji perlakuan yang sama dan adil terhadap pasangan gay.
"Pernikahan adalah institusi yang sangat penting dan sakral, salah satu yang kerap berubah sepanjang sejarah kita, dan akan terus berubah. Nilai-nilai kekeluargaan mengikat perkawinan dan masyarakat bersama-sama," jelas Miller.
"Dalam kasus ini, kita akan lebih memperkuat pentingnya arti pernikahan dalam masyarakat. RUU ini melindungi sekaligus mempromosikan kebebasan beragama, sehingga semua organisasi keagamaan dapat bertindak sesuai ajaran dan keyakinan masing-masing," tandasnya.
Sejumlah anggota parlemen turut mengkhawatirkan efek domino dari RUU tersebut. Kemungkinan RUU itu akan diadopsi oleh negara-negara lain akan membesar jika telah menjadi UU yang sah. (adi)
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.
