Sumber :
- REUTERS/Fars News
VIVAnews
- Presiden terpilih Iran, Hassan Rouhani, pada hari Sabtu, 3 Agustus 2013 resmi bekerja di kantor yang baru di Istana Kepresidenan Sa'dabad. Dia baru akan dilantik secara resmi pada Minggu, 4 Agustus besok.
Seperti diberitakan
Al Jazeera
, sebelum Rouhani dilantik secara resmi di hadapan publik, dia dijadwalkan bertemu dengan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei hari ini di sebuah masjid di Ibukota Tehran. Pertemuan hari ini digunakan Khamenei untuk memberikan dukungan resmi bagi kepemimpinan Rouhani.
Pertemuan hari ini diadakan dalam sebuah acara formal dan dihadiri para pejabat tinggi Iran, seperti mantan Presiden Mahmoud Ahmadinejad serta tamu asing. Acara itu dilakukan usai sehari sebelumnya Rouhani merayakan agenda tahunan Hari Yerusalem (Quds).
Rouhani yang berhasil meraup perolehan 50,70 persen suara dalam pemilu 14 Juni kemarin berjanji akan melakukan reformasi dan mengakhiri isolasi internasional bagi Iran. Dia telah memperoleh dukungan dari gerakan reformasi Iran yang menginginkan Presiden baru memberlakukan perubahan nyata bagi negaranya.
Perubahan yang mereka maksud antara lain pembebasan tahanan politik dan mencabut sanksi internasional yang telah menyebabkan kemunduran perekonomian Iran. Sementara untuk jabatan para menterinya, Rouhani telah menunjuk beberapa figur.
Menurut laman
The Hindu
, untuk mengisi posisi Dewan Tertinggi Keamanan Nasional, Rouhani menominasikan Mohammad Forouzandeh. Salah satu tugas yang akan diemban oleh Forouzandeh yakni menggantikan Saeed Jalili, sebagai kepala negosiator nuklir.
Namun, sosok yang mengisi di kabinetnya ini belum memperoleh persetujuan dari Parlemen dan diprediksi akan memasuki sebuah proses yang sulit. Hal itu disebabkan masih banyak terdapat sosok garis keras di dalam parlemen.
Sementara menurut laporan BBC, kendati Rouhani diharapkan dapat membawa perubahan, kemungkinan itu kecil. Pasalnya, dalam Republik Islam, yang menentukan keputusan akhir bukanlah Presiden, melainkan pemimpin tertinggi, dalam hal ini masih dipegang Ayatollah Ali Khameini.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Namun, sosok yang mengisi di kabinetnya ini belum memperoleh persetujuan dari Parlemen dan diprediksi akan memasuki sebuah proses yang sulit. Hal itu disebabkan masih banyak terdapat sosok garis keras di dalam parlemen.