Sumber :
- REUTERS/Adnan Abidi
VIVAnews - Kisruh diplomatik antara India dan Amerika Serikat (AS) memasuki babak baru. Pada Kamis, 19 Desember 2013 kemarin, Menteri Urusan Parlemen, Kamal Nath, mengatakan penyesalan yang dilontarkan Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, tak cukup untuk memperbaiki hubungan diplomatik kedua negara.
Baca Juga :
Risma Populer di Jatim tetapi Elektabilitas Khofifah Tinggi, Menurut Pakar Komunikasi Politik
Stasiun berita Channel News Asia melansir rasa penyesalan yang dilontarkan Kerry ketika menelpon Penasihat Keamanan Nasional India, Shivshankar Menon, tidak akan memuaskan mereka.
"Mereka harus menyatakan sebuah permintaan maaf yang jelas dan menerima fakta bahwa AS telah membuat kesalahan besar. Hanya dengan cara itu, kami baru merasa puas," ungkap Nath.
Baca Juga :
Jeep Wrangler Facelift Meluncur, Segini Harganya
Sementara Menlu India, Salman Khurshid, pada Kamis kemarin meminta Pemerintah AS agar tak meneruskan kasus hukum yang menimpa Wakil Konsulat Jenderal, Devyani Khobragade. Khurshid berpendapat, perlakuan yang diterima Khobragade, dianggap memalukan India.
"Kami telah meminta agar kasusnya tidak dilanjutkan dan dicabut. Alasannya, kami tak yakin ada alasan yang cukup untuk meneruskan kasus tersebut," ujar Khurshid kepada media asing.
Khurshid menambahkan dia tak yakin seorang Senator AS yang ditahan karena kasus hukum, akan diperlakukan demikian.
"Tetapi, saya lebih baik tidak menghakimi. Mari kita biarkan Pemerintah AS merespon permintaan kami ini," imbuh dia.
Dalam sebuah wawancara dengan jaringan CNN-IBN, Khurshid menyebut apa yang dilakukan Pemerintah AS telah melukai India, khususnya di tengah upaya Presiden Barack Obama yang ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan negara itu.
"Hal-hal tertentu kerap terjadi di antara teman, bahkan sesuatu yang mengerikan," ungkapnya.
Namun, ujar Khurshid, sudah menjadi tugasnya untuk tidak membiarkan siapa pun merusak hubungan kedua negara. "Kami berharap, hubungan ini segera kembali normal," kata dia.
Sebelumnya, Pemerintah India sempat dibuat kesal karena pernyataan Jaksa Penuntut Federal, Preet Bharara yang menganggap respon yang ditunjukkan dalam kasus ini terlalu berlebihan. Menurut Bharara, penahanan terhadap Diplomat India tersebut dilakukan dengan cara yang layak.
Dia pun menyebut Khobragade tidak diborgol. Namun, dia membenarkan adanya aksi penggeledahan yang dilakukan oleh seorang polisi wanita, sebagai salah satu prosedur standar.
Bharara bersikeras, motivasinya melakukan hal tersebut hanya untuk menegakkan hukum dan melindungi korban, dalam hal ini pramuwisma yang bekerja di kediaman Khobragade, Sangeeta Richard. Pernyataan itu, tak pelak membuat geram Kemenlu India.
Menurut mereka, satu-satunya yang menjadi korban dalam kasus ini, hanya satu orang yaitu Khobragade.
Kasus ini bermula dari penahanan Khobragade pada Kamis pekan lalu, ketika dia baru saja mengantarkan anaknya ke sekolah. Wanita berusia 39 tahun itu dituduh melakukan penipuan visa dan membuat pernyataan palsu soal kontrak kerja bagi Richard. Saat ditahan, Khobragade mengaku diborgol di depan umum dan digeledah berkali-kali.
Berdasarkan permohonan visa yang diajukan kepada Pengadilan Federal di New York, Khobragade menulis bahwa dia berencana membayar pramuwismanya sebesar US$4.500 atau Rp54 juta setiap bulannya. Namun, berdasarkan pengakuan pramuwisma itu kepada tim penyidik, dia hanya digaji US$573 atau Rp6,9 juta.
Artinya, itu menyalahi aturan standar upah mininum di New York yakni sebesar US$7,25 atau Rp89 ribu per jamnya. Namun, Khobragade menuduh balik pramuwismanya telah mencuri dan mencoba memerasnya.
Saat ini Pemerintah India telah menggeser posisi Khobragade menjadi perwakilan di markas PBB demi melindungi kekebalan diplomatiknya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kami telah meminta agar kasusnya tidak dilanjutkan dan dicabut. Alasannya, kami tak yakin ada alasan yang cukup untuk meneruskan kasus tersebut," ujar Khurshid kepada media asing.
