Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Menteri Pertahanan Timor Leste, Xanana Gusmao, mengaku optimistis pihaknya dapat memenangkan kasus penyadapan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Australia, ASIS, pada 2004 silam. Hingga saat ini, isu penyadapan itu masih terus dibicarakan di meja persidangan Pengadilan Internasional di Den Haag, Belanda.
"Negara-negara besar harus mulai berhenti untuk menggunakan kekuatannya terhadap negara kecil dan miskin untuk meraih keuntungan ekonomi," kata Xanana di Gedung Kementerian Pertahanan.
Hal tersebut, menurut Xanana, tidak etis untuk dilakukan. Ungkapan tersebut sebelumnya pernah dia lontarkan saat membuka Forum Demokrasi Bali tahun 2013 kemarin dan turut dihadiri Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop.
Xanana mengaku baru saja kembali dari London untuk bertemu dengan pengacara yang mewakili Timor Leste di Pengadilan Internasional.
Pemerintah Timor Leste menuduh agen ASIS telah menaruh alat penyadap di ruang rapat kabinet demi kepentingan komersial. Menurut pejabat berwenang Timor Leste, Agio Pereira, peristiwa itu terjadi di tahun 2004 silam, saat mantan Perdana Menteri John Howard masih berkuasa.
Kepentingan komersial yang dirujuk Pereira terkait dengan kesepakatan Pengaturan Wilayah Maritim di Laut Timor dan disebut Traktat CMATS.
Kesepakatan itu diteken tahun 2006 silam. Di dalamnya termaktub poin bahwa kedua negara sepakat mengantongi masing-masing separuh keuntungan dari total pemasukkan proyek pembangunan gas senilai AUD40 miliar atau setara Rp433 triliun.
Celakanya lagi alat penyadap itu dipasang menggunakan program bantuan kemanusiaan yang dipakai untuk membangun gedung-gedung pemerintahan di Timor Leste.
Halaman Selanjutnya
Pemerintah Timor Leste menuduh agen ASIS telah menaruh alat penyadap di ruang rapat kabinet demi kepentingan komersial. Menurut pejabat berwenang Timor Leste, Agio Pereira, peristiwa itu terjadi di tahun 2004 silam, saat mantan Perdana Menteri John Howard masih berkuasa.
