Sumber :
- Reuters
VIVAnews
- Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, pemerintah Provinsi Guangdong di China akan melarang para pejabat menempati posisi senior atau jabatan penting di pemerintahan, jika mereka memiliki anak atau keluarga yang tinggal di luar negeri.
Dilansir dari
Reuters, Kamis 23 Oktober, pemerintah Guangdong mengumumkan lebih dari 850 pejabat pemerintah dengan keluarga di luar negeri atau disebut "pejabat telanjang" di China, telah dipaksa mundur dari posisi penting pemerintahan.
Mereka dianggap berisiko tinggi melakukan korupsi dan melarikan diri ke luar negeri, bergabung dengan anggota keluarga mereka. Presiden China Xi Jinping akhir 2013 lalu telah melakukan penyisiran yang ketat terhadap semua potensi korupsi.
Oleh karena itu, surat kabar China Daily menyebut Guangdong akan menerapkan aturan yang membatasi posisi penting di departemen, institusi, organisasi dan perusahaan pemerintah agar tidak jatuh pada para pejabat yang berisiko melakukan pelanggaran.
Mereka yang anak atau keluarganya berada di luar negeri, juga tidak akan dibolehkan bekerja pada bidang yang terkait dengan keamanan, keuangan, regulator keuangan, sumber daya manusia atau akuntan.
"Siapapun yang ingin mendapat promosi pada jabatan senior harus melaporkan dengan jujur tentang pernikahan mereka, properti, investasi dan utang, serta pekerjaan pasangan dan anak-anak mereka," tulis China Daily.
Banyak pejabat telah mengambil keuntungan dari skema investasi Hong Kong, termasuk membeli keresidenan atau masa tinggal di negara-negara Afrika. Tapi itu tidak dibolehkan bagi warga China daratan.
![Khofifah-Emil Dapat Dukungan PPP di Pilgub Jawa Timur]()
![img_title]()
Baca Juga :
Brisia Jodie Mengaku Resah Tak Ada Panggilan Job Selama 3 Tahun: Ada Orang yang Kurang Suka Sama Aku
Mereka dianggap berisiko tinggi melakukan korupsi dan melarikan diri ke luar negeri, bergabung dengan anggota keluarga mereka. Presiden China Xi Jinping akhir 2013 lalu telah melakukan penyisiran yang ketat terhadap semua potensi korupsi.
Oleh karena itu, surat kabar China Daily menyebut Guangdong akan menerapkan aturan yang membatasi posisi penting di departemen, institusi, organisasi dan perusahaan pemerintah agar tidak jatuh pada para pejabat yang berisiko melakukan pelanggaran.
Mereka yang anak atau keluarganya berada di luar negeri, juga tidak akan dibolehkan bekerja pada bidang yang terkait dengan keamanan, keuangan, regulator keuangan, sumber daya manusia atau akuntan.
"Siapapun yang ingin mendapat promosi pada jabatan senior harus melaporkan dengan jujur tentang pernikahan mereka, properti, investasi dan utang, serta pekerjaan pasangan dan anak-anak mereka," tulis China Daily.
Banyak pejabat telah mengambil keuntungan dari skema investasi Hong Kong, termasuk membeli keresidenan atau masa tinggal di negara-negara Afrika. Tapi itu tidak dibolehkan bagi warga China daratan.
PPP Beri Rekomendasi Dukungan ke Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim
PPP Jatim menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak maju pada Pilkada 2024 ini
VIVA.co.id
19 Mei 2024
Baca Juga :
