Pengamat: Diplomasi Pro-Rakyat Menlu Retno Belum Jelas

VIVAnews - Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai arah kebijakan luar negeri yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi masih belum jelas. Khususnya, di bagian diplomasi prorakyat atau diplomacy for people.

Demikian ungkap Guru Besar Hukum Internasional itu dalam siaran pers yang diterima VIVAnews pada hari ini. Hikmahanto berpendapat, masih belum diketahui dengan pasti apakah diplomasi rakyat ala Retno merupakan tafsiran politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Atau hanya sekedar perulangan dari polugri sebelumnya yang menekankan seribu kawan dan tidak ada musuh. 

"Menlu Retno memang menyampaikan bahwa ke depan diplomasi akan dilakukan secara tegas dan bermartabat. Namun, dia juga harus memastikan dia tidak terbelenggu oleh mantan atasannya, Marty Natalegawa," kata Hikmahanto. 

Justru itulah, lanjut Hikmahanto, problematika yang dihadapi pejabat publik karier. Menurutnya, ada kecenderungan menlu baru tidak secara tegas menyampaikan perbedaan dengan menteri sebelumnya, karena ada kekikukan. 

"Hal berbeda, justru terlihat dari menteri lain di Kabinet Kerja Jokowi yang berasal dari luar Kementerian. Mereka dapat lebih leluasa dalam menerjemahkan visi dan misi Presiden Jokowi tanpa harus terbelenggu dengan apa yang disampaikan oleh Menteri pendahulunya," ujar dia. 

Oleh sebab itu, Hikmahanto berharap, Retno bisa lebih menunjukkan perbedaan dengan menteri sebelumnya, sebab visi misi yang dijalankan bukan lagi seperti di era pemerintahan mantan Presiden SBY, melainkan visi misi Presiden Jokowi.