- REUTERS/Sean Davey
VIVA.co.id - Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, Senin 23 Februari 2015, mengumumkan langkah baru dalam pengetatan keamanan, termasuk pembatalan paspor bagi mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda.
Dilansir Reuters, Abbott mengatakan, sebagian kebebasan individual akan dibatasi, untuk memerangi apa yang dia sebut sebagai peningkatan ancaman dari kelompok-kelompok radikal, seperti ISIS di Irak dan Suriah.
"Sudah terlalu lama, kami memberikan mereka yang mungkin menjadi ancaman bagi negara, keuntungan dari keragu-raguan. Kami tidak akan membiarkan musuh mengeksploitasi kesopanan," katanya.
Abbott menyebut, undang-undang baru akan mengatasi kegagalan dalam hal imigrasi, kesejahteraan, kebijakan, dan intelijen dengan menjatuhkan para pendukung kelompok radikal, terutama para penerima dana sosial.
UU yang baru juga akan menyasar para "ulama penyebar kebencian". Abbot mencontohkan Hizb-ut-Tahrir, yang disebutnya sebagai kelompok non-kekerasan tapi radikal.
Abbott secara eksplisit mengaitkan dana sosial dengan terorisme, menuduh ada banyak orang Australia yang bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah, telah menerima dana sosial selama ini.
Australia meningkatkan kewaspadaan atas ancaman teror ke tingkat tertinggi pada 2014, saat ratusan polisi melakukan penggerebekan, setelah menerima informasi adanya rencana serangan oleh pendukung ISIS. (asp)
Simak Juga:
Fans Minta Abbott Kembali Berkuasa
Abbott dianggap lebih mumpuni dibanding Turnbull.
