Sumber :
- ANTARA/Pool/Nyoman Budhiana
VIVA.co.id
- Mantan perdana menteri Australia, Julia Gillard, mengatakan Partai Buruh tidak pernah mendorong balik kapal-kapal pencari suaka, tapi sepenuhnya bekerja mencegah penyelundupan manusia.
Dilansir dari Sydney Morning Herald , Kamis, 18 Juni 2015, Gillard membantah adanya pembayaran bagi sindikat perdagangan manusia, agar memutar balik kapal berisi pencari suaka.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Masalah Pencari Suaka Dibahas di Bali Proccess
Dilansir dari Sydney Morning Herald , Kamis, 18 Juni 2015, Gillard membantah adanya pembayaran bagi sindikat perdagangan manusia, agar memutar balik kapal berisi pencari suaka.
Tapi politisi wanita yang menjabat PM selama 2010-2013 itu menolak menjawab pertanyaan secara langsung, tentang apakah ada uang yang pernah dibayarkan selama pemerintahannya.
Isu suap pada penyelundup manusia mencuat, dari pengakuan enam sindikat perdagangan manusia, bahwa mereka memperoleh masing-masing $5.000, untuk membawa balik kapal berisi 65 pencari suaka ke Indonesia.
Para politisi oposisi dari Partai Buruh, sempat menuntut penjelasan dari pemerintahan PM Tony Abbott, apakah benar dana pembayar pajak digunakan untuk membayar sindikat kejahatan.
Abbott tidak mau membenarkan atau membantah. Partai Buruh juga sudah berhenti mempersoalkan, setelah beberapa sumber mengungkap jika praktek suap pada penyelundup, sudah dilakukan sejak 2010.
Sumber yang dikutip SMH menyebutkan, pembayaran pada penyelundup manusia dilakukan sejak Partai Buruh berkuasa, namun ditujukan untuk memperoleh informasi tentang cara beroperasi sindikat perdagangan manusia.
"Sangat jelas kami bekerja untuk coba mencegah penyelundupan manusia," kata Gillard. Walau tidak membenarkan atau membantah, tapi pernyataannya sejalan dengan keterangan sumber.
Partai Buruh mungkin tidak menggunakan suap untuk mendorong balik kapal, seperti yang dilakukan pemerintahan Tony Abbott. Tapi suap tetap jadi bagian dari kebijakan kedua kelompok, dalam penanganan penyelundup manusia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Tapi politisi wanita yang menjabat PM selama 2010-2013 itu menolak menjawab pertanyaan secara langsung, tentang apakah ada uang yang pernah dibayarkan selama pemerintahannya.
