Sumber :
- Twitter / @JulieBishopMP
VIVA.co.id - Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson dipanggil Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P Marsudi, Jumat siang, 19 Juni 2015. Pemanggilan itu untuk menagih jawaban Pemerintah Negeri Kanguru terkait isu pembayaran sindikat penyelundup manusia pada akhir Mei lalu.
Baca Juga :
Australia Punya Kepentingan soal Pencari Suaka
Laporan yang diterima Kepolisian Rote, Angkatan Laut Australia membayar masing-masing kru kapal pencari suaka sebesar US$5.000 atau setara Rp66 juta.
Laman Sky News Australia, melansir Grigson menolak membeberkan hasil pertemuannya dengan Retno. Ketika diberondong pertanyaan oleh media, Grigson hanya mengulangi pernyataan yang pernah dilontarkan oleh Perdana Menteri Tony Abbott di Canberra.
"Australia tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia untuk memberantas penyelundupan manusia dalam semua bentuk," kata Grigson.
Dia pun tidak membantah atau membenarkan apakah otoritas Australia memang membayar sindikat pencari suaka itu.
"Seperti yang disampaikan oleh Perdana Menteri saya berulang kali, Pemerintah Australia selalu bertindak sesuai dengan aturan hukum dalam kasus ini," Grigson menambahkan.
Grigson bertemu dengan Retno di ruang kerjanya selama 20 menit. Sebelumnya, mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda itu mengaku terkejut dengan respons yang disampaikan oleh Bishop pada awal pekan ini di media Australia.
Saat itu, saat diwawancarai oleh harian The Australian, alih-alih memberi jawaban dari pertanyaan Retno, Bishop malah menuding Indonesia tak becus menjaga wilayah perbatasannya sendiri.
Oleh sebab itu, banyak kapal pencari suaka yang lolos berlayar ke Australia dan Selandia Baru.
Pernyataan itu kemudian dianggap oleh Retno sebagai bentuk dari pengalihan isu. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir menegaskan Indonesia selalu serius dalam menjaga wilayah perbatasannya.
Dia pun mengakui memang menjadi tantangan tersendiri untuk menjaga wilayah perbatasan Indonesia, sebab wilayah perairannya memiliki luas 3,25 juta kilometer persegi.
"Bandingkan dengan perairan Australia yang luasnya hanya mencapai 56 ribu kilometer persegi. Menjaga kedaulatan merupakan salah satu prioritas kebijakan politik luar negeri Indonesia yang telah disampaikan Menlu di awal pidato tahunannya," kata Arrmanatha kepada VIVA.co.id. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Seperti yang disampaikan oleh Perdana Menteri saya berulang kali, Pemerintah Australia selalu bertindak sesuai dengan aturan hukum dalam kasus ini," Grigson menambahkan.
