Sumber :
- VIVA.co.id/Mitra Angelia
VIVA.co.id
- Forum Organisasi Non-pemerintah Internasional (Infid) meminta Presiden Joko Widodo hadir dalam Sidang Umum PBB ke-70 pada 25-27 September 2015, untuk mengesahkan agenda Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
"Kehadiran Jokowi merupakan wujud dukungan kepemimpinan, komitmen politik dan antusiasme Indonesia dalam melaksanakan SDGs," kata Hamong Santoso dari Infid pada Jumat, 7 Agustus di Jakarta.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Kehadiran Jokowi merupakan wujud dukungan kepemimpinan, komitmen politik dan antusiasme Indonesia dalam melaksanakan SDGs," kata Hamong Santoso dari Infid pada Jumat, 7 Agustus di Jakarta.
Hamong menyebut era SDGs telah dimulai saat negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia, menyepakati dokumen SDGs pada 2 Agustus, berisi deklarasi, tujuan, sasaran, dan cara pelaksanaan SDGs hingga 2030.
SDGs adalah dokumen kerangka kerja pembangunan global, pengganti Sasaran Pembangunan Milenium (MDGs) yang berakhir pada 2015. Kini SDGs disepakati dengan 17 tujuan dan 169 sasaran.
Walau tidak mengikat secara hukum, Hamong mengatakan SDGs adalah hasil kesepakatan pemimpin negara, yang mengikat secara moral tiap negara, untuk bertanggungjawab memastikan tujuan dan sasaran SDGs dicapai pada 2030.
Penasihat senior Infid, Michael Bobby Hoelman, menyebut SDGs penting karena interkoneksi pembangunan membutuhkan tindakan bersama, dalam menangani masalah global yang juga jadi masalah Indonesia.
“Seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan ibu dan anak, pelestarian lingkungan," kata Hoelman, menambahkan bahwa agenda SDGs jadi salah satu panduan atau referensi, bagi kerja sama pembangunan global paska MDGs.
Wahyu Susilo dari Migrant Care, mengatakan Indonesia tidak boleh mengulangi kesalahan dari era MDGs, di mana pemerintah baru memikirkan serius 10 tahun setelah MDGs disepakati, membuat beberapa sasaran gagal dicapai.
SDGs menurutnya harus jadi bagian dari kebijakan pembangunan Indonesia, bukan hanya sekedar proyek. Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika Sari, menyebut SDGs momentum penting, bagi upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender di Indonesia.
Dian mengatakan beberapa sasaran dan indikator SDGs belum terintegrasi, terutama upaya menghapus praktek berbahaya seperti pernikahan dini, perkawinan paksa, dan sunat perempuan.
Halaman Selanjutnya
Hamong menyebut era SDGs telah dimulai saat negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia, menyepakati dokumen SDGs pada 2 Agustus, berisi deklarasi, tujuan, sasaran, dan cara pelaksanaan SDGs hingga 2030.
