Sumber :
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Pemerintah Indonesia dan Timor Leste bersepakat menuntaskan permasalahan sengketa perbatasan kedua negara. Kedua negara akan berunding menyelesaikan seluruh sengketa paling lambat akhir tahun 2015.
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Presiden Joko Widodo telah bertemu Perdana Menteri Timor Leste, Rui Maria de Araujo, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 26 Agustus 2015. Mereka membahas perbatasan darat dan laut yang belum terselesaikan. Menurut Jokowi, kini ada dua titik wilayah perbatasan darat yang belum diselesaikan.
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
"Tadi kita bicara akan diselesaikan pada akhir tahun ini," kata Jokowi dalam konferensi pers bersama dengan Araujo.
Baca Juga :
Ahok Ungkap Alasan Jokowi Sindir Keuangan Daerah
Pembicaraan wilayah perbatasan maritim juga segera dimulai. Pertama, akan diawali pada bagian utara dan kemudian disusul bagian selatan.
Tak hanya masalah perbatasan, Jokowi dan Araujo juga membicarakan masalah perekonomian, terutama perdagangan dan investasi.
"Indonesia terus berkomitmen dan berpartisipasi terus di bidang infrastruktur dan terus meningkatkan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan. Ini dilakukan agar hubungan kita terus meningkat," kata Jokowi.
Jokowi menyebut Timor Leste sebagai saudara dekat Indonesia. Indonesia adalah negara pertama yang dikunjungi Perdana Menteri Araujo. "Ini menandai arti pentingnya hubungan Indonesia dan Timor Leste," katanya.
Sengketa perbatasan
Ada sejumlah daerah yang masih disengketakan kedua negara. Di antaranya, perbatasan Noel Besi/Citrana seluas 1.000 hektare antara Kabupaten Kupang dan Distrik Oecuse. Wilayah lain adalah Dilumi/Memo seluas 37 hektare di perbatasan Kabupaten Belu, segmen Bijael Sunan-Oben seluas 141 hektare di Kabupaten Timor Tengah Utara, makam leluhur masyarakat Dahala, Tasifeto Timur, irigasi sungai Mota Malibaka.
Segmen bermasalah lain ialah perkebunan kopi warga Desa Henes, karena patok batas wilayah Timor Leste di atas tanah warga Laktutus, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, NTT, seluas 30.000 meter persegi milik warga Desa Alas, Kecamatan Kobalima. Juga ada penempatan patok garis batas dengan mengambil alih tanah warga seluas 19 hektare di Aikakar, Desa Alas, Kecamatan Kobalima.
Celah Timor
Pada 7 April 2015, Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat kala itu, mengungkapkan ada persoalan lain yang belum tuntas tentang sengketa perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Sengketa itu adalah wilayah Celah Timor.
Jenderal Gatot, yang kini menjadi Panglima TNI, mengungkapkan ada peran Australia dalam sengketa itu. Menurutnya, Australia membantu Timor Timur merdeka dari Indonesia dan kemudian menjadi Timor Leste pada 20 Mei 2002.
Australia, kata Gatot, mengincar cadangan minyak dan gas di lepas pantai Laut Timor atau dikenal sebagai Celah Timor. Australia ingin menguasai cadangan minyak yang melimpah di Celah Timor.
"Itu adalah bentuk proxy war (perang dengan memanfaatkan pihak ketiga). Australia saat itu membantu Timor Timur untuk lepas dari Indonesia. Itu diakui Xanana Gusmao (Perdana Menteri Timor Leste), bahwa Australia ada di balik lepasnya Timor Timur," ujar Gatot.
Celah Timor adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kawasan perairan antara Pulau Timor, Indonesia dan Australia. Batas laut antara Australia dan Indonesia dinegosiasikan pada tahun 1972. Namun bagian batas itu masih dalam perselisihan karena Portugal yang waktu itu mengklaim wilayah atas Timor Leste memutuskan untuk membatalkan mengikuti negosiasi.
Namun Timor Leste belum menentukan batas perairannya dengan negara tetangganya, Indonesia dan Australia. Negosiasi dimulai sejak tahun 2002. Meski sejumlah persetujuan interim, batas-batas perairan yang permanen belum ditentukan.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Tak hanya masalah perbatasan, Jokowi dan Araujo juga membicarakan masalah perekonomian, terutama perdagangan dan investasi.
