Netanyahu Ajak Abbas Berunding

Bendara Israel dan PM Israel Benjamin Netanyahu.
Sumber :
  • Reuters/Ronen Zvulun
VIVA.co.id
DPR Akan Panggil Menlu Soal Hubungan 'Rahasia' dengan Israel
- Eskalasi konflik yang terus meninggi antara Palestina dan Israel semakin mencemaskan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mendesak pemimpin Palestina, Mahmoud Abbas, untuk mengadakan perundingan.

Menlu Lantik Konsul Kehormatan RI Ramallah di Amman

Netanyahu mengatakan sangat terbuka untuk melakukan pembicaraan yang produktif dengan Palestina. Namun, ia akan mempertahankan keamanan besar-besaran di Yerusalem seiring meningkatnya serangan yang dilakukan oleh warga Palestina.
Diplomat RI Dukung Palestina Lewat Lantunan Jazz


"Saat ini juga, kita bisa bicara, kita bisa bertemu. Saya tak ada masalah dengan itu. Dan kita harus menghentikan ini secepatnya, semua hasutan dan serangan terhadap Israel," kata Netanyahu dalam sebuah konferensi pers di Israel, Kamis, 15 Oktober 2015.


"Saya ingin bertemu dengan dia, tapi dia menolak bertemu saya," katanya menambahkan.


Pemimpin Israel ini juga mengatakan ingin bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, dan Raja Yordania, Abdullah II.


Seperti dikutip dari
BBC,
Jumat, 16 Oktober 2015, serangan penusukan dalam empat malam terakhir telah menewaskan tujuh warga Israel dan belasan lainnya luka-luka. Sementara Palestina kehilangan 30 warganya, beberapa di antaranya adalah pelaku penusukan, dalam kekerasan yang terus meningkat dua pekan terakhir.


Ketegangan antara Palestina dan Israel terus terjadi dengan meletusnya bentrokan di sekitar Yerusalem, Tepi Barat, dan seluruh perbatasan Jalur Gaza. Ketegangan juga meningkat dengan terjadinya insiden penusukan.


Namun, pihak Palestina menolak perundingan, kecuali Israel menghentikan pembangunan pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem timur. Ajakan pertemuan dari Netanyahu tak pernah mendapat tanggapan dari Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.


Israel saat ini terus membangun pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem timur, sejak wilayah itu mereka duduki tahun 1967. Menurut hukum internasional pembangunan itu ilegal, namun Israel menolaknya. (one)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya