AS Lega RI Berniat Gabung ke TPP

Penasihat ekonomi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sofyan Wanandi, mengingatkan, pernyataan Jokowi itu baru sekedar menjajaki tawaran yang telah berulang kali disampaikan AS.

"Jadi, sebelum rombongan berangkat, kami membahas apa yang baik dan buruk (dari TPP). Lalu, kami putuskan untuk mempelajari dulu, baru akan menentukan waktu: apa dan kapan Indonesia akan masuk dengan suatu negosiasi, bagaimana dengan (negara lain) yang sudah masuk. Apa untung ruginya bagi kepentingan ekonomi nasional Indonesia," papar Sofyan. 

Dia melanjutkan, keputusannya bukan sudah di tahap akhir Indonesia akan bergabung. Namun, masih mempelajari. 

"Yang mungkin butuh waktu dua tiga tahun untuk sampai pada keputusan apakah Indonesia akan masuk atau tidak," kata Sofyan. 

Baru-baru ini menurut Menteri Perdagangan Thomas Lembong, RI harus bergabung dalam blok dagang TPP, atau berisiko peluang tersebut akan diambil oleh negara tetangga seperti Vietnam. 

"Kami tidak memiliki pilihan. Kami telah mendengar banyak pabrik Indonesia yang tutup dan pindah ke Vietnam," ujar Lembong seperti dikutip kantor berita Reuters. 

Dari kesepakatan baru itu, Vietnam, kata Lembong, berhasil meraih potongan tarif perdagangan antara 10-14 persen. Sama seperti pernyataan Sofyan, RI tidak akan langsung bergabung dengan TPP. 

Pemerintah akan fokus lebih dulu terhadap finalisasi kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa. Diharapkan, kesepakatan tersebut rampung di tahun 2017 atau awal tahun 2018. 

"Kami akan mempelajari TPP (persyaratan) secara paralel. Teks lengkapnya baru saja dipublikasikan dan isinya mencapai 6.000 halaman. Jadi, kami pasti membutuhkan waktu untuk mempelajarinya," Lembong menjelaskan. 

Dalam pandangan pakar perdagangan internasional, Fithra Faisal, Indonesia memang perlu masuk TPP. Tetapi, pernyataan itu dilontarkan terlambat, sehingga mengakibatkan syarat bagi Indonesia terasa lebih berat.

"TPP sudah jadi. Maka ketika kita baru masuk sekarang, maka Indonesia sudah tak bisa lagi terlalu merundingkan kepentingan-kepentingan khusus kita. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi," ujar Fithra seperti dikutip BBC.

Dia melanjutkan, artinya ketika Indonesia nantinya memutuskan untuk masuk, maka pemerintah akan berhadapan dengan aturan, ketentuan dan syarat yang sudah ada. Indonesia, Fithra menambahkan, hanya bisa menyesuaikan dengan aturan yang sudah ada. (one)