Sumber :
- REUTERS/Kemal Aslan
VIVA.co.id - Perdana Menteri Turki, Ahmet Davutoglu, mengatakan, negaranya akan mengeluarkan kebijakan keamanan nasional yang baru usai terjadinya ledakan bom mobil di Ankara yang menewaskan 28 orang.
"Kami akan melakukan perubahan dalam aspek keamanan. Setelah berdiskusi selama lima jam dengan kepala keamanan, maka rencana aksi anti teror saat ini sedang dipersiapkan," kata Davutoglu seperti dilansir dari laman Channel News Asia, Minggu, 21 Februari 2016.
Ia mengatakan, kebijakan ini termsauk dalam salah satu rencana keamanan dari tenaga militer, namun juga meminta agar masyarakat ikut mengambil bagian dari hal ini. Kelompok teroris, kata dia, bertanggung jawab atas trauma dan kekacauan yang terjadi di antara warga.
"Kita semua harus membantu aparat keamanan, tidak akan ada upaya yang berhasil tanpa dukungan mayarakat," kata Davutoglu.
Davutoglu juga menolak klaim kelompok militan Kurdi yang mengatakan pihaknya bertanggung jawab atas serangan terhadap konvoi militer itu.
Baca Juga :
Dukung TNI Pakai Istilah OPM, Bamsoet: Urusan HAM Bicarakan Kemudian, Saya Siap Pasang Badan
Kurdistan Freedom Falcons (TAK), yang memiliki hubungan dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), mengatakan serangan itu adalah balas dendam atas operasi militer Turki di wilayah tenggara negara itu.
Namun, pemerintah Turki bersikeras bahwa Syrian Kurdish Democratic Union Party (PYD) dan militan People's Protection Units (YPG) adalah pelaku atas serangan yang bekerja sama dengan PKK. "Sudah sangat jelas bahwa serangan ini adalah perbuatan PKK dan YPD," kata Davutoglu.
BNPT Usulkan Repatriasi WNI yang Sempat Gabung ISIS dan Ditahan di Kamp-kamp Suriah
BNPT menyebut telah mengusulkan repatriasi atau pemulangan kembali WNI yang terasosiasi Foreign Terrorist Fighters (FTF) dan bergabung dengan ISIS ke Presiden Jokowi.
VIVA.co.id
16 Mei 2024
Baca Juga :
