WikiLeaks Sebar Puluhan Ribu Dokumen Milik Erdogan

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.
Sumber :
  • Murat Cetinmuhurdar/Presidential Palace/Handout

VIVA.co.id – Situs media internasional, WikiLeaks, telah merilis 294.546 surat elektronik (surel/email) dan ribuan dokumen (file) lampiran, dari 762 kotak surat masuk (inbox) yang diduga milik Partai Keadilan dan Pembangunan (Adalet ve Kalkinma Partisi/AKP), partai pimpinan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Terlibat Kudeta, 104 Prajurit Turki Dipenjara seumur hidup

"Harta karun" dokumen ini berasal dari 2010 hingga Juli 2016. "Perlu dicatat bahwa email dalam domain ini mayoritas menangani masalah dunia secara umum. Bukan masalah internal yang paling sensitif," kata WikiLeaks melalui situs resminya, seperti diberitakan Al Jazeera, Rabu 20 Juli 2016.

Pihak WikiLeaks menjelaskan bahwa email tersebut diperoleh sejak seminggu sebelum kudeta pemerintahan, Jumat pekan lalu.

Staf Konsulatnya Ditangkap, AS Hentikan Visa ke Warga Turki

"Kami telah memverifikasi bahan dan sumber yang tidak terhubung dengan cara apapun. Terkait unsur di balik kudeta, partai politik saingan atau negara mana pun," bunyi keterangan itu.

WikiLeaks sebelumnya mengklaim bahwa pemerintahan Turki kemungkinan besar akan berusaha untuk menyensor distribusi dokumen, dan mendesak masyarakat Turki untuk mencegah setiap upaya pemerintah yang memblokir akses.

Turki Kembali Pecat Ribuan Polisi, Dosen, dan PNS

Beberapa lama kemudian, melalui akun Twitter, WikiLeaks mengklaim bahwa infrastrukturnya kini sedang "diserang secara berkelanjutan", setelah pengumuman pembocoran dokumen dipublikasi.

"Kami belum yakin mengenai asal-usul sebenarnya dari serangan itu. Waktunya menunjukkan faksi kekuasaan negara Turki atau sekutu-sekutunya. Kami akan menang dan tetap mempublikasikannya," kata WikiLeaks.

(ren)

Langkah pembersihan yang diumumkan pada hari Minggu (08/07) ini merupakan yang terbaru setelah upaya kudeta militer yang gagal dua tahun silam. - Getty Images

Turki Kembali Pecat Ribuan Tentara dan Polisi

Tindakan itu diambil untuk mengurangi ancaman pada keamanan nasional.

img_title
VIVA.co.id
8 Juli 2018