- Reuters
VIVA.co.id – Tiga negara, yaitu Yordania, Jerman, dan Turki mengalami serangan yang memakan banyak korban dalam waktu berdekatan, walau dengan pola yang berlainan. Amerika Serikat yakin kejadian di tiga negara tersebut sebagai aksi terorisme.
Pemerintah Amerika Serikat menawarkan bantuan kepada pemerintah Turki, Jerman, dan Yordania untuk menyelidiki aksi teror yang terjadi akhir-akhir ini. Dikutip melalui Sputnik, 20 Desember 2016, utusan khusus presiden, Brett McGurk, melalui pernyataan tertulisnya mengatakan pihak AS telah berbicara langsung dengan ketiga negara tersebut.
Penyerangan yang akhir-akhir ini terjadi di beberapa negara, dinilai memiliki keterkaitan satu sama lain. Seperti misal dua penyerangan yang terjadi di Ankara, Turki. Pada Senin malam, Duta Besar Rusia untuk Turki ditembak mati oleh orang tak dikenal ketika ia tengah membuka sebuah pameran di galeri seni di ibukota.
Kemudian pagi harinya, kantor Kedubes AS untuk Turkey dikabarkan akan diserang oleh lelaki bersenjata, meski akhirnya aksi teror itu berhasil digagalkan petugas keamanan Kedutaan.
Di Jerman, sembilan orang dilaporkan tewas lantaran insiden sebuah truk yang menerobos masuk kerumunan orang di Pasar Natal Berlin, Senin malam waktu setempat.
Sedangkan di Yordania, delapan orang dibunuh secara brutal oleh sekelompok orang bersenjata di Kastil Karak, sebuah situs kuno bersejarah di kota Amman. Empat penjaga keamanan, tiga polisi, dan seorang wisatawan dinyatakan tewas di tempat.
"Sehubungan dengan beberapa aksi penyerangan yang terjadi di Yordania, Tirkey, dan Jerman, AS siap untuk memberi dukungan yang tepat untuk melakukan investigasi kelanjutan," ujar McGurk melalui akun resmi Twitternya pada hari Selasa, 20 Desember 2016.
Dalam pesan lainya, McGurk mengimbau agar ketiga negara tersebut dapat menjalin kerjasama yang baik untuk melawan ideologi yang dapat memicu maraknya aksi serangan teror dan pembunuhan massal.
"Kami mengutuk keras kekejaman teroris dalam 48 jam terakhir di Kerak, Ankara, dan Berlin. Semua harus bersatu untuk melawan ideologi yang membebaskan pembunuhan massal," tulis pejabat AS ini.
(ren)
