- Viva.co.id/Afra Augesti
VIVA.co.id – Sejumlah calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI, yang akan bertugas di berbagai negara, hari ini mendapat pembekalan sejumlah isu. Ini termasuk soal terorisme dan cyber crime juga disampaikan kepada mereka.
Pembekalan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, Senin 16 Januari 2017, di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan tertutup tersebut, Menteri Wiranto menjelaskan kepada seluruh peserta poin-poin penting yang harus diperhatikan saat mereka mulai meninggalkan Indonesia untuk menjalankan tugasnya di negara-negara sahabat.
Anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya, juga turut hadir dalam pembekalan tersebut. Sebagai calon Dubes Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi mengungkapkan dalam pertemuan tersebut Menteri Wiranto memberi masukan dan pengarahan mengenai isu-isu yang berkenaan dengan politik, hukum, dan hak asasi manusia secara general, ditinjau dari pandangan sejarah dan isu-isu yang hangat diperbincangkan masa kini.
"Kami, para calon Dubes Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia, serta Kepala Perwakilan dari beberapa organisasi internasional mendapat masukan dari Menteri Koordinator Polhukam mengenai isu-isu terkait polhukam, ditinjau dari perspektif sejarah, isu masa kini, dan hal-hal yang akan dilakukan pemerintah ke depannya," ujar Tantowi saat ditemui wartawan.
"Apa yang dijelaskan (Menteri Wiranto) sifatnya komperehensif, sangat relevan, berguna dan menjadi model berharga untuk pengayaan dan wawasan yang sudah kami miliki. Relevan dengan tugas seorang kepala perwakilan untuk menjelaskan bagaimana Indonesia," imbuhnya.
Pertemuan itu, kata Tantowi, memiliki nilai sendiri karena negara-negara di mana mereka ditempatkan pasti akan menanyakan soal isu yang patut diketahui oleh semua dubes dari seluruh negara. Tantowi akan mulai bertugas di Selandia Baru, Maret 2017 nanti.
"Tadi sifatnya general karena setiap negara mempunyai isu khas masing-masing, isu aktual yang sedang hangat dibahas saat ini. Politik dalam negeri adalah manifestasi dari politik luar negeri yang dilaksanakan semaksimal mungkin di luar negeri," tuturnya.
"Program kerja sudah punya. Didasari rencana kerja jangka menengah pemerintah, program-program Nawacita dan apa yang akan dicapai pemerintah. Program disesuaikan dengan negara kita. Kalau lancar, awal Maret saya berangkat," ucapnya.
Rusdi Kirana, anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan CEO Lion Air, mengungkapkan Menteri Wiranto lebih banyak memberikan pengayaan di sektor perbatasan, terorisme, cyber crime, politik, hukum dan keamanan. Bagi Rusdi, ini merupakan pembekalan penting mengingat dia dicalonkan sebagai Dubes Indonesia untuk Malaysia.
"Soal perbatasan tidak spesifik ke saya, tapi secara umum perbatasan itu akan lebih diupayakan, akan lebih dijaga. Tidak hanya untuk penugasan, tapi lebih bagaimana membangun komunitas baru di sana," kata Rusdi.
Rusdi menambahkan Presiden Joko Widodo juga mengutamakan pelayanan kepada Warga Negara Indonesia yang ada di Malaysia, terlebih soal perlindungan. "Kurang lebih, Indonesia memiliki tiga juta WNI yang ada di Malaysia, baik yang legal maupun ilegal. Otomatis, kami akan perhatikan keberadaan mereka di sana," ujarnya.
Meski demikian, Menteri Wiranto tidak membahas mengenai masalah ABK Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing karena pertemuan tersebut murni membahas urusan politik. "Yang pasti, kami sudah punya penanganannya karena mereka (ABK) merupakan warga negara kita. Dan soal perairan perbatasan, itu kembali lagi ke hal perlindungan warga negara (Indonesia)," tuturnya.
(ren)
