- VIVA.co.id/Avra Augesty
VIVA.co.id – Kerja sama Indonesia dan Arab Saudi tak hanya terbatas soal investasi dan perdagangan, namun juga bidang riset dan teknologi. Hal tersebut diungkapkan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Iskandar Zulkarnain, saat menyambut Delegasi Arab Saudi, Abdullah bin Fahd Al Husein.
Dalam pertemuan itu, pemerintah Arab Saudi berkeinginan menggandeng LIPI dengan King Abdul Aziz City for Science and Technology, yang rencananya dituangkan dalam naskah kerja sama.
"Ini baru sebatas perkenalan, sekaligus gerbang awal dari kerja sama. Kami memang belum tahu bentuknya seperti apa, karena selama ini Arab Saudi belum masuk dalam daftar kerja sama dengan LIPI. Meskipun ada beberapa peneliti kami lulusan sana (Arab Saudi)," ujar Iskandar kepada VIVA.co.id, Jumat, 3 Maret 2017.
Ia juga mengungkapkan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia telah menandatangani kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Kerajaan Arab Saudi yang meliputi pertukaran tenaga ahli di bidang sainstek dan administratif.
"Kenapa Kementerian Ristekdikti yang berperan, karena penelitian memang ada di bawahnya. Nah, mereka juga sampaikan sudah ada 10 MoU yang telah disepakati," ungkapnya.
Memorandum of Understanding yang telah ditandatangani tersebut, lanjut Iskandar, akan diterapkan pada institusi pendidikan tinggi, perguruan tinggi, dan pusat-pusat penelitian. MoU ini juga diharapkan mampu mendukung penyediaan kesempatan pelatihan bagi staf akademisi dalam institusi pendidikan tinggi.
Terlebih, bidang yang difokuskan meliputi teknik, kesehatan, teknologi, agrikultur, dan mineral. Selain itu, diharapkan juga adanya promosi kerja sama dalam sektor pembelajaran antara institusi pendidikan tinggi di kedua negara.
"Jadi, penandatanganan 10 MoU itu diharapkan dapat meningkatkan bidang penyetaraan mutu sertifikasi akademik dan pertukaran informasi, sistem pendidikan tinggi dan kurikulum. Kerja sama Indonesia dan Arab Saudi akan diperbanyak melalui akademisi," tegas Iskandar. (ase)
Ali Mochtar Ngabalin Kasih Sinyal Ada Kepala Badan Kena Reshuffle
Ali Mochtar Ngabalin tegaskan keputusan reshuffle itu adalah hak prerogratif Presiden Jokowi berdasarkan amanat undang-undang.
