- VIVA.co.id / Eduward Ambarita
VIVA – Fraksi DPRD DKI PDI Perjuangan, memberikan catatan penting bagi pemerintahan Anies Baswedan - Sandiaga Uno selama 100 hari kerja.
Sejak dilantik 16 Oktober 2017, sebagai gubernur dan wakil gubernur, Fraksi PDIP belum melihat sejumlah janji kerja yang dicanangkan pada masa kampanye mengarah pada menjadikan Ibu Kota lebih baik.
"Selama lima tahun terakhir ini, dengan kepemimpinan ketiga gubernur, kami melihat warga Jakarta sangat optimis arah pembangunan Jakarta melaju ke arah yang positif," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, saat konfernsi pers di Jakarta, Kamis 24 Januari 2018.
Gembong menyatakan, fraksinya bakal menyampaikan 11 kritik yang bakal disampaikan kepada Anies - Sandi.
Mulai dari pernyataan pribumi, membuka kawasan Monas untuk kegiatan umum, pagar Monas yang dicopot, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Penataan Pasar Tanah Abang, Larangan Motor di Jalan Protokol, Rumah DP Nol Rupiah, OK O Trip, Operasional Becak, Reklamasi dan Oke Oce.
Khusus penataan kawasan Tanah Abang, Anies - Sandi menyatakan bahwa saat ini pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara itu makin semrawut.
"Fraksi PDIP melihat keputusan Gubernur DKI menutup ruas jalan di depan Stasiun Tanah Abang telah banyak melanggar aturan hukum yang ada," kata Gembong.
Selain itu, kader PDIP yang juga Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, menyebut kritik yang disampaikan fraksinya ini bukan mengingat kembali persoalan Pilkada.
Ia melihat, kritik yang disampaikan didasari statusnya sebagai legislatif untuk mengawasi kinerja eksekutif.
"Pak Anies dan Pak Sandi harus kita jaga. Pilihan rakyat loh. Pertarungan Pilkada sudah selesai. Fungsi kita, digaji kan di sini pakai APBD," kata Prasetio.
