Kenapa Terjadi Polemik dalam Pengelolaan Air di Jakarta?

Polemik tentang pengelolaan air di DKI Jakarta berlanjut setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi tentang privatisasi air.

Putusan PK tersebut menganulir putusan kasasi pada 10 April 2017 bahwa pengelolaan air harus dikembalikan dari dua perusahaan swasta, PT Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta, kepada pemerintah provinsi.

Dikabulkannya permohonan PK dari Kementerian Keuangan itu dikonfirmasi juru bicara MA, Abdullah. "Iya kabul, tapi amar lengkapnya belum bisa disampaikan," kata Abdullah kepada BBC News Indonesia lewat sambungan telepon.

Adapun pihak penggugat, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta, mengatakan belum bisa berkomentar karena belum menerima salinan amar putusannya.

"Infonya yang kami terima memang seperti itu, ada putusan peninjauan kembali yang diajukan Menteri Keuangan atas putusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap. Tapi sayangnya kita belum terima salinannya," kata pengacara Koalisi, Nelson Nikodemus Simamora.

Ini merupakan perkembangan terbaru dalam polemik pengelolaan air di DKI Jakarta yang telah berlangsung selama lebih dari enam tahun.

Apa persoalannya?