- VIVAnews/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan permasalahan pencari suaka di Kalideres, Jakarta Barat ke pemerintah pusat dan United Nations High Commissioner for Refugees. Menurut dia, Pemerintah DKI sebelumnya membantu atas dasar kemanusiaan.
"Pemprov DKI itu membantu atas dasar kemanusiaan, kewenangan dimiliki oleh UNHCR dan pemerintah pusat," kata Anies di Jakarta Pusat pada Sabtu 31 Agustus 2019.
Sementara Pemerintah Provinsi DKI menurut dia sebenarnya tidak memiliki kewenangan mengurus pencari suaka. Hanya saja dia menyampaikan pihaknya telah melakukan upaya sebaik mungkin untuk membantu para pencari suaka.
Beberapa bantuan yang telah diberikan oleh Pemprov DKI yakni untuk pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. Yaitu seperti kebutuhan makan dan minum. "Apalagi kebutuhan dasar minum, makan, MCK itu kan kebutuhan dasar sekali," ucap Anies.
Anies berharap pemerintah pusat bersama UNHCR sebagai lembaga internasional segera mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan ini. Dia mempersilahkan kepada UNHCR memegang kewenangan.
"Soal kewenangan, kami tidak punya kewenangan itu," tegas Anies.
Sebelumnya diberitakan, DPRD DKI Jakarta ingin ibu kota bakal sepenuhnya bebas dari para pencari suaka asing selambat-lambatnya 31 Agustus 2019. Para pencari suaka asing sempat ditampung di Gedung Eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat. [mus]
Dishub DKI Bakal Tindak Tegas Juru Parkir Liar Minimarket, Gandeng TNI-Polri Lakukan Razia
Juru parkir itu justru baru muncul saat sejumlah kendaraan hendak keluar area parkir minimarket. Tidak heran, jika keberadaan juru parkir ini menimbulkan berbagai kontra.
