- VIVA/Adinda Purnama Rachmani
VIVAnews - Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengakui Pemprov DKI molor dalam membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020. Menurut Saefullah, merujuk kepada jadwal Kementerian Dalam Negeri, tahapan yang saat ini berlangsung, yaitu pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), seharusnya tuntas sejak Agustus.
"Menurut jadwal dari mendagri, Agustus itu seharusnya sudah ada kesepakatan (dasar anggaran) antara eksekutif dan legislatif," ujar Saefullah di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.
Saefullah menyampaikan, karena banyak hambatan, DKI baru bisa melakukan pembahasan KUA-PPAS dengan DPRD pada Oktober. Ditetapkannya anggota DPRD DKI periode 2019-2024, pada Agustus, lantas pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang baru dilakukan Oktober, turut menjadi hal yang menghambat.
"Kepala daerah dan pimpinan (DPRD) seharusnya sudah sepakat tentang KUA-PPAS pada Agustus. Makanya, Oktober kita ingatkan, ini kok sudah Oktober masih belum ada juga kesepakatan," kata Saefullah.
Saefullah juga mengemukakan, sekalipun tidak taat waktu, DKI tetap berupaya menuntaskan pembahasan APBD maksimal akhir November. DKI berupaya menyerahkan rancangan APBD ke Kementerian Dalam Negeri pada awal Desember, lantas bisa ditetapkan menjadi APBD definitif pada Desember juga.
"Kita sudah input terus (ajuan KUA-PPAS)," tutur Saefullah.
Sebelumnya, perencanaan anggaran di Dinas Pendidikan Pemprov DKI khususnya untuk pengadaan lem Aibon sebesar Rp82 miliar menjadi sorotan publik. Hal itu diungkapkan oleh anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana.
Groundbreaking RDF Plant, Heru Budi: Ini Akan Jadi Salah Satu Pengolahan Sampah Terbesar di Dunia
Jakarta harus memprioritaskan pengelolaan sampah dalam kota agar beban TPST Bantargebang berkurang.
