- demokratdki.or.id
VIVA – Mantan anggota DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman, balik menyindir Partai Solidaritas Indonesia soal anggaran tidak wajar di pemerintah provinsi DKI Jakarta. Termasuk, polemik lem aibon yang awalnya dianggarkan hingga Rp83 miliar.
Taufiqurrahman yang merupakan politisi Partai Demokrat itu mengatakan, memang tidak mungkin masuk akal anggaran lem itu. Tetapi, itu sebenarnya hanya dummy saja. Tidak akan bisa lolos, jika nanti sudah menjadi RAPBD.
Bahkan, kata dia, persoalan itu sebenarnya sudah diklarifikasi melalui rapat Komisi E DPRD DKI pada 31 Oktober 2019. Tapi sayang, menurutnya, klarifikasi itu tidak disampaikan lagi oleh pihak PSI yang mengungkap pertama kali ke publik persoalan lem Aibon tersebut.
"Cuma sayangya, data yang di-upload ini data prematur, dan tidak dibarengi penjelasan menyeluruh. Bahkan, setelah rapat resmi, 31 Oktober, di situ di klarifikasi. Cuma sayangnya, klarifikasi tidak pernah dijelaskan ke publik. Artinya, teman-teman yang menyebarkan data membiarkan misleading," kata Taufiqurrahman, dalam program ILC tvOne, Selasa 12 November 2019.
Bahkan, ia melihat, ada upaya untuk membiarkan persepsi publik bahwa anggaran lem itu sebagai upaya untuk melakukan korupsi. Padahal, menurutnya, tidak bisa terjadi.
Sebab, kata dia, pembelian barang-barang tersebut sudah dilakukan secara terbuka melalui e-catalog. Maka upaya korupsi, tidak masuk akal.
"Seolah-olah dummy ini niat eksekutif atau gubernur untuk melakukan korupsi. Untuk proses pengadaan di DKI, sangat terbuka. Bahwa barang-barang seperti penghapus lem, itu semuanya bisa membelinya lewat LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan itu daftar harganya sudah ada e-catalog. Tinggal klik, karena by sistem," jelasnya.
Taufik juga mengatakan, pembelian barang tersebut, bahkan sudah terkoneksi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kejaksaan. Maka, Taufik menilai, sangat susah untuk berpeluang korupsi.
"DKI yang sudah sedemikian terbukanya dalam proses e-budgeting, kalau DKI yang terbaik saja masih di nyinyirin terus, gimana daerah-daerah lain yang masih gelap," katanya.
Bahkan, kalau mau terbuka, Taufik menantang, agar semua perencanaan anggaran menggunakan e-budgeting. Termasuk, di APBN yang dikelola oleh Presiden. "Bahkan, kalau perlu APBN pakai e-budgeting biar tahu kita," katanya. (asp)
