- VIVAnews/Zahrul Darmawan
VIVA - Langkah Pemerintah Kota Depok yang bakal melakukan razia lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) kembali menuai kritik. Selain belum ada landasan hukum, kebijakan itu dinilai hanya sebagai gimik politik sang wali kota jelang ajang pemilihan kepala daerah.
Hal itu diungkapkan oleh salah satu tokoh pimpinan aktivis 1998, Rama Pratama. Ia berpendapat, hukum yang ada di Indonesia bukan menindak pada perilaku LGBT, namun menjerat tindakan pidana.
“Tapi kalau sudah membunuh, memperkosa itu yang akan ditindak. Nah bagaimana kejahatan itu bisa muncul, itu yang harus diantisipasi. Jadi bukan konteksnya razia seperti itu. Saya melihat itu hanya gimik politik saja,” katanya, Kamis 16 Januari 2020.
Rama juga mempertanyakan soal mekanisme razia LGBT yang akan dilakukan. “Mau seperti apa razianya saya enggak ngerti. Yang di razia biasanya kan pelanggaran hukumnya. Ini hanya gimik politik saja pada akhirnya. Saya enggak ngerti gimana nanti cara penegakan hukumnya,” tuturnya.
Namun demikian, Rama mengakui, persoalan LGBT ini menjadi salah satu kekhawatirannya, termasuk persoalan tingginya angka kriminalitas di kota itu.
“Ini sama dengan kegelisahan saya terhadap tindak kriminalitas, prostitusi yang ada di Depok. Kebayang ya Depok kota religius tapi apa sih yang ada di benak masyarakat Depok ini, kalau dalam konteks penggunaan medsos, yang terbesar itu soal kriminal,” ujarnya.
Rama menyebut, Depok masuk dalam empat besar tingkat keramaian di media sosial. Namun isi pembahasannya lebih banyak tentang pelanggaran dan tindak pidana.
“Penelitiannya ada itu. Dan ternyata yang terbesar itu prostitusi, kriminalitas dan lain-lain, nah itu yang meramaikan medsos. Itu yang ada di percakapan warganya dan ini ironis,” ujarnya.
Dia berpendapat, persoalan-persoalan tersebut terjadi akibat melemahnya kontrol sosial di tengah masyarakat, dan ini terkait dengan tata ruang yang tidak sesuai di Kota Depok.
“Pembangunan apartemen yang masif mengurangi kontrol sosial dari masyarakat sehingga tidak saling tahu, tidak saling tegur tahu-tahu ada bandar narkoba. Itu harus jadi perhatian agar perilaku kriminalitasnya menurun,” katanya.
Tak hanya mengkritik, Rama yang memiliki pengalaman sebagai politikus ini pun mengaku siap memberikan kontribusi untuk Depok. Hal itulah yang kemudian menjadi alasan dirinya ingin menduduki posisi sebagai wali kota Depok di ajang Pemilihan Kepala Daerah 2020.
Pernyataan sikapnya itu dibuktikan dengan mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon wali kota Depok di hadapan sejumlah simpatisan dan pendukungnya di kawasan Grand Depok City (GDC).
Namun demikian, mantan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, meski belum mempunyai partai pengusung, ia tak akan maju sebagai calon dari jalur independen. Dan saat ini, pihaknya sedang melakukan tahap penjajakan ke sejumlah partai.
"Dialog itu sedang berjalan. Mudah-mudahan pada waktunya akan ada titik temu dengan partai-partai politik terkait pencalonan saya di Pilkada Depok ini,” katanya.
Merunut pada hasil Pemilu 2019, partai-partai yang dapat mengajukan calon sendiri karena memiliki 10 kursi DPRD atau lebih di kota Depok adalah Partai Keadilan Sejahtera (12 kursi), Partai Gerindra (10 kursi), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (10 kursi).
“Insya Allah saya optimis. Yang dibutuhkan Depok adalah kolaborasi dan saya juga akan mengajak semakin banyak pihak untuk sama-sama mewujudkan Depok yang segar, Depok yang maju dan membanggakan bagi warganya,” ucap Rama.
Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2004-2009 itu mengaku, ada sejumlah alasan dirinya ingin maju di Pilkada Depok. Di antaranya ingin mengubah kota penyangga Jakarta itu ke arah yang lebih baik.
“Saya sudah tinggal di Depok sejak 1987. Alhamdulillah, saya bisa kuliah di UI, Depok, dan sampai sekarang saya tinggal di Depok. Saya melihat Depok seharusnya bisa lebih baik lagi, menjadi kota yang segar dan nyaman bagi warganya jika dikelola dengan baik,” katanya.
Dalam misi dan visinya itu, Rama mengangkat tema Segarkan Depok.
“Mengapa saya mengangkat tema Segarkan Depok, karena sudah 33 tahun saya tinggal di sini dan Depok makin enggak segar, sumpek dan tidak ramah kepada warganya sendiri,” ujarnya.
Ia menilai, warga Depok butuh kesegaran agar tidak melulu bergantung pada ibu kota.
“Jadi enggak cuma kerja di Jakarta, cepat-cepat sampai rumah, dan tutup pintu. Depok harus dibangun menjadi kota yang segar, tempat warganya berinteraksi dengan sehat, dengan lingkungan dan infrastruktur yang mendukung,” kata pria yang saat ini terpilih sebagai kandidat doktor di Universitas Indonesia itu.
Rama juga bertekad menjadikan Depok sebagai kota yang modern, hijau, dan inklusif. Modern maknanya mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi berbasis digital yang memberikan ruang konektivitas dan partisipasi publik yang lebih baik.
“Hijau artinya ramah lingkungan dan lebih banyak ruang terbuka hijau. Sedangkan inklusif maksudnya mengikutsertakan dan menghargai semua orang, meniadakan hambatan dan merangkul setiap perbedaan, menjadi kota yang toleran, ramah terhadap anak-anak, difabel dan lansia,” tuturnya.
