Senin PSBB Total Dimulai, Anies Dikritik agar Jangan Ulangi Kesalahan

Anies umumkan PSBB total dan tarik rem darurat
Sumber :
  • VIVA/Syaefullah

VIVA – Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Total, akan diberlakukan pada 14 September 2020. Aturan ini kembali ke palaksanaan PSBB awal, di mana hampir seluruh aktivitas yang menghadirkan massa, tidak bisa dilaksanakan.   

PKPI Berganti Nama PKP, Eks Komandan Denjaka Jabat Ketua Umum

Namun, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengembalikan PSBB seperti di awal, menuai banyak kritikan. Pemerintah Provinsi DKI diminta lebih serius jika benar-benar pemberlakuan PSBB seperti di awal tersebut. 

Ketua DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Bidang Kesehatan, Dr.Edi Prasetyo menilai, naiknya angka kasus positif COVID-10 di Ibu Kota dalam kurun beberapa pekan ini bukan karena pelonggaran PSBB. Tapi lebih disebabkan, rendahnya pengawasan dan penindakan terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan selama masa pandemi.

Buka Bersama, Sekjen Parpol Pendukung Jokowi-Maruf Harap Makin Solid

“Jakarta terpaksa kembali menerapkan PSBB karena kegagalan pemprov sendiri menerapkan aturan PSBB secara konsisten. Salah satunya terlihat dari diizinkannya kerumunan untuk kegiatan demo, orasi dan deklarasi. Serta dihapusnya ganjil-genap yang membuat kluster angkutan umum. Yang salah ya pemprov sendiri," ujar Edi, di Jakarta, Sabtu 12 September 2020.

Baca juga: Cegah Penyebaran COVID-19 di Tempat Ibadah, 500 Ribu Masker Disebar

Di depan Korban Banjir, PKPI: Politik Harus Memberi Kemaslahatan

Ia menjelaskan, bahwasanya PSBB Total kali ini harus tuntas dan berlaku ketat. Ia berharap, masyarakat jangan lagi dibuat kebingungan dengan aturan yang dibuat pemerintah. Apalagi terlihat, koordinasi antara pemda DKI dengan wilayah penyangga lainnya masih belum berjalan optimal.

“Jakarta itu secara fungsional tidak bisa dipisahkan dari Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang. Oleh karena itu Pemprov DKI harusnya lebih proaktif konsultasi ke mereka, seperti di zaman gubernur sebelumnya. Seharusnya rencana Pemprov DKI yang berdampak kepada wilayah penyangga dikoordinasikan terlebih dahulu," tutur alumnus Kedokteran Universitas Indonesia itu.

Sementara Juru Bicara PKPI, Sonny Tulung, mengajak masyarakat lebih disiplin mengikuti protokol kesehatan. Imbauan ini dilatari karena makin banyak korban yang meninggal akibat virus berbahaya tersebut. Duka itu juga baru-baru ini dirasakan oleh PKPI sendiri. Salah satu kader mereka, calon wakil bupati Kabupaten Halmahera (Halsel), Lutfi Machmud meninggal dunia dengan positif terinfeksi virus.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya