Polisi Tak Keluarkan Izin Demo Buruh di DPR

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus
Sumber :
  • VIVAnews / Foe Peace

VIVA – Polisi tidak mengeluarkan surat izin keramaian pada elemen buruh yang berencana melakukan aksi unjuk rasa, di kawasan depan Gedung DPR/MPR RI, Senin, 5 Oktober 2020. Buruh akan menggelar aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang disebut-sebut akan disahkan pada Kamis, 8 Oktober 2020. 

img_title Said Iqbal Pastikan Situasi Buruh Kondusif, Tak Ada Demo Besar Agustus-September 2026

"Izin keramaiannya tidak kita berikan kepada para pendemo," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus kepada wartawan, Senin 5 Oktober 2020.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Baca juga: Viral Tentara Berseragam Tiba di Bandara Soetta, Polisi Masih Selidiki 

img_title Dilantik Jadi Penasihat Khusus Presiden, Said Iqbal Tegaskan Demo Buruh Tetap Hak Konstitusional

Surat izin keramaian tidak dikeluarkan buntut situasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini. Belum lagi Ibu Kota masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar Total mengingat angka positif kasus di Jakarta masih tinggi.

"Karena situasi COVID-19 ini dengan kondisi PSBB Jakarta sehingga tidak diberikan izin untuk mengemukakan pendapat di muka umum, khususnya di depan DPR hari ini," katanya.

img_title Respons Putusan MK, DPR Bakal Bentuk Omnibus Law Ketenagakerjaan

Meski begitu, polisi tetap bersiaga di depan Gedung DPR/MPR RI. Polisi mengimbau jangan sampai dengan memaksa ke depan Gedung DPR/MPR RI nantinya malah membuat klaster baru virus corona.

"Sekarang kami imbau, kami mengharapkan agar mereka mengerti pandemi COVID-19 ini semakin tinggi di Jakarta. Jangan jadi klaster baru," katanya.

DPR bersama sejumlah serikat buruh gelar audiensi RUU Ketenagakerjaan di Gedung DPR, Jakarta Pusat

Said Iqbal Minta Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Tak Seperti Omnibus Law: Dibahas Tengah Malam di Hotel

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal meminta DPR RI tidak buru-buru dalam membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU Ketenagakerjaan.

img_title
VIVA.co.id
13 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut