- VIVA/ Zahrul Darmawan.
VIVA – Wali Kota Depok, Mohammad Idris akhirnya menggeluarkan pernyataan resmi terkait tuduhan dugaan kasus korupsi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok.
Ia menegaskan, pihaknya berkomitmen penuh pada tata kelola yang baik dan bersih.
“Segala informasi dan tanggapan dari masyarakat berkaitan dengan penegakan tata kelola yang baik dan bersih menjadi masukan yang baik dan kami tanggapi dengan serius untuk dituntaskan secara adil dan sebenar-benarnya,” kata dia, Senin 19 April 2021
Kemudian, berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan sepatu PDL dan pemotongan insentif di lingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok yang telah disampaikan oleh salah seorang tenaga honor lepas kepada media, Idris menegaskan, pihaknya siap mendukung penuh upaya pengusutan kasus tersebut melalui mekanisme yang berlaku.
“Kami juga meminta semua pihak yang terkait untuk bersikap kooperatif pada upaya mencari kebenaran dan kejelasan dalam kasus ini,” katanya.
Idris bahkan mengaku sudah memerintahkan inspektorat untuk mendalami permasalahan ini. Dan dari hasil koordinasi Inspektorat Kota Depok dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disepakati bahwa Irjen Kemendagri akan menangani dan melakukan pemeriksaan atas informasi dugaan korupsi tersebut.
“Atas nama Pemkot Depok, kami menyampaikan bahwa menurut laporan dari jajaran kami, hingga hari ini tidak ada surat peringatan (SP) apapun yang dikeluarkan terhadap saudara S sehubungan dengan upayanya membawa kasus ini menjadi perhatian publik,” jelas Idris.
Jika yang bersangkutan merasa dikirimi SP, atau diintimidasi, kata Idris, silahkan dilaporkan pada dirinya secara langsung, siapa yang memberikan SP dan mengintimidasi.
“Saya jamin keamanan yang bersangkutan,” janjinya
Ia menambahkan, saat ini proses pemeriksaan telah bergulir.
“Mari ditunggu dan kawal bersama hasilnya. Semoga yang benar terlihat nyata benar, dan yang salah terlihat nyata salah. Tuhan Maha Bijaksana selalu berpihak kepada kebenaran dan keadilan,” ujarnya.
Temuan Awal KPK: TPPU Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba Capai Rp 100 Miliar
KPK mengungkapkan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mencapai Rp100 miliar. Jumlah tersebut merupakan temuan awal.
