- VIVA/Syaefullah
VIVA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menjawab protes para pendemo dari kalangan buruh yang menuntut agar upah minimum pekerja (UMP) di Ibu Kota Jakarta dinaikkan.
Anies menyebutkan bahwa dia mengerti para demonstran yang melakukan aksi unjuk rasa adalah orang-orang yang memikirkan kesejahteraan semuanya.
Namun menurutnya dalam menaikkan UMP 2022 itu sudah ada ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Kendati demikian, Pemrov DKI Jakarta akan berusaha membantu untuk biaya hidup mereka.
"Untuk menurunkan biaya hidup kita bisa membantu di situ. Jadi DKI dengan buruh pekerja Jakarta kemudian memberikan fasilitas untuk pangan murah, memberikan biaya transportasi yang ditanggung, KJP untuk anak-anaknya diharapkan untuk mengurangi biaya," kata Anies di Jakarta, Kamis 18 November 2021.
"Sehingga walaupun pendapatan sudah diatur lewat PP yang ada tapi mudah-mudahan mereka bisa menabung karena mereka biaya hidup lebih rendah," katanya.
Anies mencontohkan program untuk mengurangi biaya dengan menggratiskan transportasi bagi mereka. Kata dia hal itu akan memberikan pengaruh untuk kebutuhan transportasi di Jakarta karena satu keluarga bisa sampai 25 hingga 30 persen dari gaji yang di dapat.
"Dengan diberikan biaya transportasi gratis maka mereka langsung mendapatkan keleluasaan," katanya.
Selanjutnya diberikan harga pangan murah. Buruh dapat membeli bahan pangan di koperasi buruh yang sudah di sediakan. Nantinya dari Pasar Jaya akan mengirim bahan pokok itu ke koperasi tersebut sehingga harganya bakal lebih murah daripada di pasar.
"Jadi saya sampaikan UMP itu ngatur pendapatan maka di situ diatur ketentuannya dari Kementerian Tenaga Kerja. Kami membantu dengan mengurangi pengeluaran sehingga selisihnya tetap cukup untuk bisa ditabung. Mereka berharap kedepan kesejahteraannya meningkat," kata Anies Baswedan.
Temukan Gaji Guru Cuma Rp 300 Ribu, Ganjar: Sungguh Tidak Adil Pemerintah Ini!
Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Prabowo mengungkapkan cerita nyata di lapangan bahwa gaji guru jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP)
