- VIVAnews/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengkaji kebijakan tarif integrasi transportasi umum sesuai dengan komponen-komponen yang ada, salah satunya yaitu subsidi di sektor transportasi.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu terkait usulan yang dicanangkan oleh DPRD DKI Jakarta.
"Tentu terkait dengan usulan Dewan tentu ini akan kami kaji lebih lanjut dalam penetapannya nanti karena ada beberapa faktor yang akan kami perhatikan bagaimana komponen subsidi di sektor transportasi salah satu faktor penentu juga," kata Syafrin dalam keterangannya, Rabu, 15 Juni 2022.
Gedung DPRD DKI.
- VIVA.co.id/ Ade Alfath
Pada rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Syafrin mengatakan, Komisi B sudah menyetujui dan mengirim rekomendasi tarif integrasi transportasi umum di MRT, LRT dan Transjakarta sebesar Rp10 ribu. Ia berharap, Komisi C segera memutuskan agar dapat mengirim rekomendasi yang sama.
"Kami berharap setelah rapat kemarin, Komisi C akan menerbitkan rekomendasi, sebagaimana juga hasil rapat kerja terakhir dengan Komisi B, Komisi B sudah menerbitkan rekomendasi sehingga nantinya setelah itu pak Gubernur akan menerima surat dari pimpinan dewan terkait dengan persetujuan usulan paket tarif terintegrasi JakLingko," ucap Syafrin.
Kini pihaknya akan menunggu keputusan rapat tersebut dan telah mempersiapkan seluruh komponen-komponen penunjang kebijakan tersebut.
"Kita saat ini Pemprov DKI Jakarta menunggu balasan dari pimpinan Dewan terkait persetujuan paket tarif integrasi JakLingko. Kita akan lakukan persiapan seluruhnya," tuturnya.
Sebagai informasi, Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat di Gedung Balaikota terkait tarif integrasi transportasi umum di Jakarta agar masyarakat dapat mengoptimalkan kendaraan umum untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
Anggota DPRD DKI fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Lukmanul Hakim mengusulkan tarif integrasi transportasi umum di Jakarta digratiskan selama satu tahun.
Selanjutnya, ia menyebut tujuan digratiskan biaya integrasi tersebut agar dapat mengubah pola perilaku masyarakat DKI yang semula memilih menggunakan transportasi pribadi agar bisa beralih ke transportasi umum.
Anggota DPRD fraksi partai NasDem, Wibi Andrino mendukung usulan dari Lukmanul. Wibi berharap usulan dari Lukmanul tersebut bisa ditindaklanjuti oleh pimpinan rapat. Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI memerlukan sebuah langkah terobosan agar transportasi publik lebih diminati.
