Riza Patria Tegaskan DKI Tak Pernah Kerja Sama dengan ACT

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.
Sumber :
  • VIVA/Syaefullah

VIVA Metro - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak pernah bekerja sama secara langsung dengan organisasi Aksi Cepat Tanggap (ACT).

img_title Kabar Gembira, Ada 300 Beasiswa untuk Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah, Ini Persyaratan dan Tautannya

Riza juga menambahkan, pihak yang bekerja sama dengan ACT itu adalah Badan Amil Zakat Nasional (Basnaz) DKI Jakarta. Pemprov DKI, kata Riza, tidak pernah menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan ACT. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"ACT itu kerja samanya dengan Baznas. Supaya diketahui Pemprov DKI tidak pernah kerjas ama langsung dengan ACT," kata Riza dalam keterangannya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 8 Juli 2022.

img_title Bawalah Payung Rabu Ini, BMKG Prakirakan Seluruh Jakarta Diguyur Hujan

Mengenai masalah yang sedang disoroti masyarakat perihal ACT, Riza menyatakan, izin kegiatan penggalangan donasi organisasi tersebut sudah dicabut oleh Kementerian Sosial dan polisi sedang memproses dugaan penyelewengan dana amal yang mereka kelola. 

ACT (Aksi Cepat Tanggap).

Photo :
  • VIVA/Yeni Lestari

img_title Pemuda Masjid Dunia Rancang Program untuk Pengentasan Kemiskinan

Berkaitan dengan kerja sama Baznas dengan ACT, Riza menjelaskan bahwa kerja sama itu sudah tidak berlaku. Dia menyebut, pihaknya akan mengevaluasi masalah yang berkaitan dengan ACT termasuk Baznas DKI. 

Karena izin ACT sudah dicabut oleh Kemensos, kata Riza, izin ACT yang terdaftar di PTSP Pemprov DKI sudah tidak berlaku. "Sekalipun, katakanlah, izin domisili masih ada, kan tidak bisa berlaku kalau izin usahanya tidak ada," ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Terakhir, Riza mengimbau masyarakat dan terutama organisasi-organisasi yang bertanggung jawab atas pengumpulan dana umat, agar menggunakan dana tersebut dengan bijak. Dana umat harus tetap digunakan untuk masyarakat, terutama bagi yang sangat membutuhkan. Sementara ini pemerintah menunggu hasil penyelidikan polisi.

Ilustrasi STNK.

Denda Pajak Mobil dan Motor Dihapus, Ini Cara Ikut Pemutihan DKI

Pemutihan pajak kendaraan DKI Jakarta dimulai 2 November 2026 hingga akhir tahun. Simak syarat, ketentuan penghapusan denda, serta cara membayar pajak mobil dan motor.

img_title
VIVA.co.id
2 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut