Politikus PDIP Soroti Rencana Pemprov DKI Beli 21 Mobil Listrik, Ini Respons Heru Budi

VIVA Metro – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi sorotan dari politikus PDIP Gilbert Simanjuntak soal rencana pembelian 21 unit mobil listrik yang dinilai tidak efisien untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara.

Heru Budi tidak menyangkal bahwa penggunaan mobil listrik memang tidak bisa mengurangi kemacetan secara instan. "Ya namanya mengurangi kemacetan harus punya waktu (lebih lama)," ujar Heru kepada wartawan di Jakarta Pusat, Rabu, 22 Februari 2023.

Heru Budi juga beranggapan bahwa pengadaan mobil listrik tersebut dapat menghambat pertumbuhan kendaraan roda empat sehingga pelan-pelan dapat mengurangi kemacetan. "Ya, menghambat pertumbuhan mobil aja," katanya.



Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Usai Sidak Pegawai Pemprov

Photo :

• VIVA/ Riyan Rizki Roshali

Sebelumnya diberitakan, Gilbert Simanjuntak, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta, menyoroti pembelian 21 unit mobil listrik yang memakan dana Rp800 juta per unit. Mobil listrik tersebut bakal menggantikan mobil dinas jajaran Gubernur-Sekda di DKI Jakarta.

Menurutnya, pembelian mobil listrik tersebut kurang tepat mengingat harga per unit yang begitu tinggi mencapai Rp800 juta per unit. Dia juga beranggapan mobil listrik bukan solusi untuk mengurangi polusi udara.

"Pemprov DKI membuat rencana mobil listrik menjadi mobil dinas. Mobil listrik bukanlah jawaban terhadap kemacetan atau polusi udara yang tepat," kata Gilbert dalam keterangannya, Rabu, 22 Februari 2023.



Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak

Photo :

• DPRD DKI Jakarta

Menurut Gilbert, masalah utama yang ada di DKI Jakarta adalah polusi dan kemacetan. Salah satu cara untuk menekan dua hal tersebut adalah mengurangi jumlah kendaraan.

"Tetap saja mobil tersebut menambah jumlah pengguna jalan yang menambah kemacetan. Karena persoalan di Jakarta yang paling penting saat ini adalah kemacetan dan polusi yang hanya bisa selesai dengan mengurangi jumlah mobil di jalan," kata Gilbert.

"Jawaban paling tepat adalah transportasi publik secara massal yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah banyak," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Menurut Gilbert, masalah utama yang ada di DKI Jakarta adalah polusi dan kemacetan. Salah satu cara untuk menekan dua hal tersebut adalah mengurangi jumlah kendaraan.