Soal Relokasi Warga Plumpang, Pemprov DKI Akan Ikuti Kebijakan Pemerintah Pusat
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Metro – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait rencana relokasi warga, usai kebakaran Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) milik Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara.
"Pemerintah Provinsi DKI ikut kebijakan pemerintah pusat ya," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono kepada wartawan, Senin 6 Maret 2023.
Mantan Walikota Jakarta Utara itu mengatakan, soal relokasi warga tersebut bakal dibahas oleh jajaran terkait, salah satunya yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Situasi Terkini Usai Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
- AP Photo/Tatan Syuflana
"Iya Pak Presiden kan kemarin sudah ke sana sudah memerintahkan kepada menteri BUMN. Hari ini pak Menteri BUMN rapat," kata Heru.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono segera cari solusi kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
"Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang. Terutama, karena ini zona yang bahaya," ujar dia kepada wartawan, Minggu, 5 Maret 2023.
Posko pungungsian korban terbakarnya Depo Pertamina Plumpang di RPTRA Rasela
- ist
Jokowi mengatakan, permukiman warga terdampak kebakaran dekat Depo sudah tidak bisa lagi ditinggali karena lokasi yang berbahaya. Dia mencontohkan, warga bisa dipindahkan ke lokasi relokasi atau Deponya yang dipindahkan.
"Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpangnya digeser ke (pulau) reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," katanya.
Diketahui, kebakaran hebat melanda Depo Pertamina di kawasan Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat, 3 Maret 2023. Akibat dari kebakaran tersebut, permukiman warga di Tanah Merah Bawah hangus dilalap api. Ratusan warga pun mengungsi buntut kebakaran itu.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abdul Muhari mengatakan berdasar hasil pemutakhiran data per Sabtu, 4 Maret 2023 malam, seluruh pengungsi tersebut terbagi di dua titik, yakni 71 orang di Kantor PMI Jakarta Utara dan 226 lainnya di RPTRA Rasella.
"Demi memenuhi seluruh kebutuhan dasar para pengungsi, PMI Jakarta Utara telah memberikan pelayanan khusus mulai dari permakanan, kesehatan maupun perlengkapan yang dibutuhkan selama masa darurat di pengungsian Kantor PMI Jakarta Utara," kata dia kepada wartawan, Minggu, 5 Maret 2023.
