- VIVAnews/Maryadi
VIVAnews - Sebagai kota yang memiliki mobilitas tinggi, Jakarta perlu menambah jam pengoperasian angkutan massal seperti bus Transjakarta dan Kereta Rel Listrik (KRL).
Berdasarkan kebutuhan masyarakat, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim, meminta agar pengoperasian penambahan jam operasi Transjakarta hingga Pukul 00.00 WIB.
Menurutnya, Pemerintah DKI sudah sepatutnya menyediakan angkutan malam hari yang aman dan nyaman. Bila saat ini moda angkutan massal tersebut hanya beroperasi hingga pukul 22.00 WIB, saat ini diharapkan dapat ditambah selama dua jam.
Kebijakan ini, menurut politisi Partai Demokrat itu merupakan alternatif bagi masyarakat. Mengingat tingkat kerawanan kriminalitas kerap diresahkan bagi mereka yang melakukan aktivitas hingga malam hari.
"Busway merupakan satu-satunya angkutan yang aman dan nyaman serta dapat menjangkau seluruh wilayah ibukota," ujar Nur Afni, Kamis 17 Juni 2010.
Namun dalam pelaksanaannya, diharapkan masyarakat dapat menerima kompensasi dari penambahan jam operasi Bus Transjakarta dengan membayar tarif lebih mahal dibanding jam reguler. Karena jumlah penumpang pasti akan lebih sedikit.
Anggota Komisi B lainnya Aliman Aat mengatakan, sebagai kota jasa, sudah seharusnya pelayanan transportasi di Jakarta sampai malam hari. Selain sebagai sarana kota, keberadaan angkutan malam hari juga untuk mengikis kebaradaan angkutan gelap.
Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Hendah Sunugroho menyatakan, telah menyediakan angkutan malam hari, meski belum dilakukan secara menyeluruh.
"Hanya mencakup angkutan yang memiliki rute terminal besar," ujar Hendah.
Rute angkutan malam hari itu antara lain, Blok M-Pulogadung, Kalideres-Pulogadung, Kampung Rambutan-Grogol.
Kendati demikian, mengenai pengadaan angkutan malam hari, itu merupakan kebijakan dari setiap perusahaan angkutan. "Armada bisa dioperasikan jika ada penumpangnya," ujar dia. (sj)
Polemik Hulu Migas di Area Persawahan Perlu Diselesaikan, Petani Harus Dapat Ganti Untung
Persoalan terkait impitan antara lahan pertanian dan kegiatan hulu migas dinilai harus segera diselesaikan.
