Massa Tinggalkan DPR, Mahasiswa Tegaskan Bakal Gelar Demo Lanjutan Menolak UU Cipta Kerja

Mahasiswa melakukan unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) di depan gedung DPR RI.
Sumber :
  • VIVA/Andrew Tito.

VIVA Metro – Aksi ribuan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) di depan gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 6 April 2023, kini telah bubar. Dengan bubarnya massa, Atus Lalu lintas (lalin) di Jalan Gatot Subroto kembali dibuka setelah sebelumnya sempat ditutup sementara

Terlihat pada pukul 21:00 WIB massa mulai membubarkan diri yang juga dikawal prosesnya kepolisian. Beberapa pengendara yang hendak lewat terpaksa melambatkan laju kendaraannya ketika melewati massa yang akan bubar usai Demo.

Terlihat pula para petugas kebersihan mulai mengangkut sampah. Bekas ban yang dibakar mahasiswa juga telah dibersihkan petugas.

DPR Segera Panggil KPU, Bahas Evaluasi Pemilu hingga Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Mahasiswa coba rubuhkan pagar depan gerbang utama DPR.

Photo :
  • VIVA/Andrew Tito.

Kasus TPPO Mahasiswa di Jerman, Polri Ajukan Red Notice ke Interpol

Dalam aksi unjuk rasa kali ini gabungan mahasiswa sempat membakar ban hingga bendera dan juga mencoba merobohkan pagar gedung DPR.
Peran Presiden Salurkan Bansos, Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu


Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Rifqi Adyatma, yang merupakan koordinator lapangan (korlap) dalam aksi demonstrasi ini, mengatakan para mahasiswa menganggap bahwa kedaulatan sudah tidak di tangan rakyat sejauh disahkan UU Cipta Kerja oleh DPR.

"Pasti akan ada (demonstrasi lanjutan). Aksi itu akan ada karena seperti yang aku bilang dalam orasi tadi bahwasanya hari ini kedaulatan sudah tidak di tangan rakyat," ujarnya.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Melki Sedek Huang, mengatakan demo ini dilakukan hanya menolak pengesahan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang.

"Hal ini mengakibatkan ketidakpercayaan kami terhadap seluruh lembaga negara, termasuk lembaga eksekutif, yang membentuk produk hukum secara tertutup, lembaga legislatif yang mempermulus pengesahan Perppu Cipta Kerja, sampai dengan lembaga yudikatif yang seakan-akan tidak dipedulikan oleh lembaga negara lainnya," ujarnya.
Ilustrasi harga tiket pesawat pendorong inflasi.

DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal

Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.

img_title
VIVA.co.id
26 April 2024