- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menandatangani pakta integritas pengesahan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) 2023 dan rancangan APBD (RAPBD) 2024.
Dalam penandatanganan itu, salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu Wakil Ketua Nurul Ghufron hadir menyaksikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyelesaikan penandatanganan terkait RAPBD itu.
"Barusan tadi kita telah menyelesaikan tanda tangan pakta integritas antara eksekutif dan legislatif yang diinisiasi oleh DPRD. Saya sebagai ketua DPRD mengapresiasi apa yang ditandatangani tadi bukan sebagai hanya sebagai seremonial ya, tapi ini juga harus dibawa ke ranah yang betul," kata Prasetyo Edi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, 4 Agustus 2023.
Ilustrasi suasana rapat Paripurna DPRD DKI
- Fajar GM - VIVA.co.id
"Sekali lagi terima kasih pak Ghufron mewakili KPK sebagai komisioner KPK untuk mengingatkan kita semua, rekan-rekan kita semua di DPRD provinsi DKI Jakarta," katanya.
Sementara itu, Heru Budi berharap agar Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta senantiasa menjaga akuntabilitas dan keterbukaan untuk melakukan segala tugas dengan baik. Heru Budi pun mengatakan, Nurul Ghufron telah memberikan poin-poin penting untuk terus menjadi pemerintahan yang baik.
"Makasih pak Ghufron dan DPRD. Kami tadi bersama jajaran DPRD telah bersepakat untuk bisa keterbukaan dan tentunya menjaga good government dan akuntabilitas yang kita harus jaga terus menerus, tadi pak Ghufron sudah memberikan poin-poinnya, Insya Allah pak kami bersama dengan rekan rekan DPRD, eksekusi, legislatif," kata Heru Budi.
Di sisi lain, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan mempunyai program pencegahan, dan salah satunya fokus pada RAPBD. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga integritas dan mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
"Jadi KPK memang memiliki program pencegahan namanya MCP ya, monitoring centre for prevention, artinya program pencegahan. Itu ada 8 fokus area, salah satunya RAPBD. RAPBD itu masuknya dari proses perencanaan sampai disahkan, sampai tadi ada pakta integritas untuk tentu untuk melaksanakan RAPBD dengan anti korupsi. Tentu harapannya nanti kita akan pantau pelaksanaannya," kata Nurul Ghufron.
Dia menambahkan, “Poin pertama RAPBD sampai tadi, pelaksanaannya ada program lain yaitu MCP di bidang PBJ, pengadaan barang dan jasa adalah bagian salah satu implementasi dari APBD. Itu adalah kemudian kami pantau juga termasuk sampai kepada perizinan, sampai kepada SDM-an.”
Eks Anak Buah SYL Ungkap BPK Minta Uang Terbitkan WTP Kementan, KPK Diminta Lakukan Ini
Eks anak buah Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyebut ada oknum BPK meminta uang Rp 12 miliar jika ingin diterbitkan predikat WTP untul Kementan.
