- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Sebagai tahap awal mengatasi kemacetan ibukota, Pemerintah DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menertibkan perputaran kendaraan (u turn) pada perputaran dan tikungan yang memotong jalur busway.
Kasubdit Yasa Direktorat Lalu Lintas, Ajun Komisaris Besar Kanton Pinem mengatakan evaluasi akan difokuskan di putaran (U turn) yang berada di jalur Busway.
Selama ini putaran yang ada terutama yang berada di jalur busway kerap menghambat laju moda angkutan massal. Akibatnya kemacetan pun tidak dapat dihindarkan.
"Terlalu banyak putaran malah menimbulkan penumpukan kendaraan dan menghambat laju busway," ujarnya Senin 9 Agustus 2010.
Seperti yang terjadi di Jalan Medan Merdeka Barat dan Warung Buncit, di lokasi ini terutama pada sore dan pagi hari, antrean kendaraan terjadi. Akibatnya tidak jarang berdampak juga pada antrean bus TransJakarta.
"Itu yang nantinya akan kita dievaluasi, mungkin saja dipindahkan atau ditutup putaran yang berada jalur busway tersebut," jelasnya.
Sebelumnya Gubernur DKI, Fauzi Bowo, mengaku telah berdiskusi dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, terkait rencana penutupan perputaran kendaraan. Khususnya yang memotong jalan busway.
"Memang banyak juga putaran yang berada tidak direncanakan ini yang menyebabkan banyak menghambat lalu lintas busway. Nanti akan kita tertibkan," ujarnya.
Tidak hanya putaran namun, penertiban juga akan dilakukan pada area parkir on street yang berada di sepanjang jalan yang dilalui busway. Seperti di di Gajah Mada, Hayam Wuruk dan Kyai Tapa, Jakarta Barat.
"Keberadaan parkir ini makin mempersepit luas jalan yang telah termakan busway. Untuk itu maka kita akan tertibkan juga," tegas Foke.
Dengan adanya langkah penanganan tersebut, diharapkan nantinya Transjakarta mampu mengurangi waktu tempuh hingga 25 persen. Artinya kedatangan satu bus dengan bus lainnya bias berkurang hingga 20 menit. (umi)
Salurkan Gaji hingga THR PNS, Sri Mulyani Sudah Gelontorkan Rp 70,7 Triliun
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan total serapan anggaran untuk belanja pegawai telah mencapai Rp 70,7 triliun per 31 Maret 2024.
