- www.dpr.go.id
VIVAnews - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi proyek pembangunan gedung baru DPR senilai lebih dari Rp1 triliun.
Wakil Ketua Fraksi PDIP, Gayus Lumbuun, sebelumnya telah meminta KPK untuk mengusut proyek pembangunan tersebut karena ada indikasi bagi-bagi "upeti" di dalam proses pengambilan keputusannya.
"Sejak awal KPK dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kami persilakan untuk melihat dan memantau prosesnya. DPR sudah berikhtiar untuk transparan," kata Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 12 Januari 2011.
Menurut dia, proses pengambilan keputusan untuk membangun gedung baru sudah lewat mekanisme yang ada.
"Betul, BPK dan KPK bisa memantau proyek pembangunan gedung," ujar Wakil Ketua DPR Anis Matta. Priyo dan Anis menegaskan, keputusan untuk membangun gedung baru telah disetujui sembilan fraksi yang ada di DPR.
"Kami tak akan lanjut kalau ada satu fraksi saja yang menolak," ujar Anis. "Jadi mestinya semua keputusan resmi harus dihormati," tutur Priyo.
Kedua pimpinan DPR itu sekaligus membantah klaim Gerindra pada hari sebelumnya yang menyatakan tidak akan mendukung rencana pembangunan gedung itu.
Secara terpisah, Ketua Fraksi PDIP, Tjahjo Kumolo, mengingatkan, kondisi Gedung DPR saat ini sudah tidak memadai dan melampaui kapasitas sehingga memang perlu ditambah. "Jadi alasannya karena faktor keamanan," kata Tjahjo.
Namun, ia menekankan, pembangunan gedung baru perlu direncanakan secara bertahap dengan anggaran yang wajar. "Tidak perlu mewah. Apalagi monumental. Lebih baik menggunakan konsep gedung serbaguna sehingga meminimalisasi anggaran," ujar Tjahjo. (art)
Terpopuler: Kebiasaan Orang Selingkuh di Malam Hari, Potret Mahalini-Rizky Febian saat Akad Nikah
Ramalan zodiak, potret Rizky Febian-Mahalini pakai adat Sunda saat akad nikah hingga manfaat olahraga untuk mencegah berbagai penyakit juga tak kalah dilirik pembaca.
