VIVAnews - Jakarta kian sumpek. Kendaraan merayap hampir di semua sudut kota. Pemerintah DKI Jakarta mengaku sudah berusaha keras mengurangi kemacetan. Dari pengaturan kendaraan hingga menyewa Enrique Penalosa, Walikota Bogota periode 1998-2001, yang dianggap sukses atasi kemacetan.
Dalam wawancara khsusus dengan VIVANews beberapa waktu lalu, Penalosa menegaskan bahwa kemacetan di ibukota sudah seperti kanker. Macet di sebuah titik, bisa merembet ke mana-mana. Di sejumlah kota besar di dunia, katanya, jarang ditemukan banyak mall di tengah kota, tapi di Jakarta pusat perbelanjaan menjamur di pusat kota. Baca selengkapnya wawancara VIVANews dengan Walikota Bogota itu di sini.
Polisi sesungguhnya sudah menggeluhkan sekaligus mendata sejumlah pusat perbelanjaan di pinggir jalan raya, yang memicu penumpukan kendaraan. Tapi hingga kini sejumlah mall itu tetap beroperasi dan tidak membuat ruas jalan masuk sendiri. Lihat daftar mall penyebab macet Jakarta.
Salah satu solusi yang ditawarkan Pemda DKI adalah penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Jika melewati jalan utama Anda harus bayar. Tentu saja metode bayarnya tidak seperti bayar tol yang menyebabkan kendaraan malah mengular.
Tapi aparat Polda Metro Jaya yang saban hari mengawasi kendaraan di jalan menilai bahwa model ini juga tidak akan manjur meredam kamacetan.
"Jika ERP atau jalan berbayar itu hanya jadi strategi utama mengurangi kemacetan, maka hanya 1 sampai 2 tahun efektifnya," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Royke Lumowa kepada VIVAnews.com.
Royke menilai kontribusi jalan berbayar untuk mengurangi kemacetan akan sangat sedikit, bila tidak dibarengi dengan peraturan pembatasan produksi dan penggunaan kendaraan pribadi. Dan tidak tersedianya angkutan umum yang layak, aman, nyaman, dan manusiawi.
Royke menilai bahwa mengentaskan kemacetan tidak bisa hanya bertumpu pada satu strategi. Harus ada strategi kebijakan jangka pendek dan panjang. Semuanya harus dibarengi pembangunan moda transportasi massal yang aman, nyaman serta terjangkau.
Dia melanjutkan, setelah itu ditunjang dengan sistem ERP dan pembatasan produksi serta penggunaan kendaraan pribadi. "Semua kewengannya ada pada pemerintah pusat, bukan lagi daerah," ujarnya.
Ini Gagasan Pemda
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Udar Pristono mengungkapkan, jalan berbayar akan diterapkan di ruas jalan yang dilalui jalur busway.
Seperti, koridor I (Blok M-Stasiun Kota), koridor II (Pulo Gadung-Harmoni), koridor III (Kalideres-Harmoni), koridor IV (Pulo Gadung-Dukuh Atas), koridor V (Kampung Melayu-Ancol), koridor VI (Ragunan-Kuningan), koridor VII (Kampung Melayu-Kampung Rambutan), koridor VIII (Lebak Bulus-Harmoni), koridor IX (Pinang Ranti-Pluit), dan koridor X (Cililitan-Tanjung Priok).
Namun, kata Pristono, untuk koridor VIII rencananya akan diberlakukan ERP paling akhir, karena belum banyak angkutan umum.
Dalam studi akademis Pemerintah DKI Jakarta untuk penerapan ERP, kendaraan yang dikenakan tarif saat masuk jalan berbayar adalah mobil dan motor pribadi. Sedangkan untuk angkutan umum seperti bus besar dan kecil, bajaj, taksi, busway, ambulans, serta mobil patroli polisi tidak akan dikenakan.
Sedangkan untuk jam penerapannya, diujicoba berlaku 24 jam pada ruas jalan yang terkena 3 in 1 dan yang sudah disediakan layanan busway. Pelaksanaannya direncanakan pada akhir 2011 atau awal 2012
"Berlaku tarif flat 24 jam agar masyarakat tidak bingung dan paham ruas jalan tersebut ruas yang terkena ERP. Kalau ternyata masih belum efektif kurangi kemacetan, maka tarif akan dibuat lebih mahal pada jam padat," katanya.
Namun hingga kini, masih belum ada kejelasan proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar.
