- Antara/ Paramayuda
VIVAnews - Pembatasan operasional angkutan berat atau truk dan kontainer jelas tidak bisa diterima para pengusaha jasa angkutan barang. Tapi pengaturan ini, banyak mendapat dukungan dari masyarakat.
Dari hasil evaluasi awal, kemacetan di ruas Tol Dalam Kota telah berkurang hingga 30 persen. Jarak tempuh dan laju kendaraan makin cepat, hingga mencapai 80 kilometer per jam yang biasanya hanya 20 kilometer per jam pada jam sibuk.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta memastikan bahwa kebijakan pembatasan angkutan berat sudah menjadi keputusan resmi pemerintah. Aturan itu adalah solusi terbaik untuk mengurangi kemacetan di Ibukota.
"Warga senang dengan kebijakan ini. Hanya pengusaha truk saja yang tak senang," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, Rabu 11 Mei 2011.
Ditambahkan Pristono, pembatasan operasional kendaraan tidak dilakukan sepanjang hari, tapi hanya beberapa jam saja. Maka, menurutnya hal itu semestinya tidak dipersoalkan para pengusaha jasa angkutan barang.
"Aturan itu bertujuan untuk membina pengusaha angkutan barang, bukan mematikan usaha mereka," ujarnya.
Seperti diketahui, Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta meminta agar kebijakan pembatasan angkutan berat ditunda atau ditinjau ulang.
Sebagai bentuk protes akan kebijakan ini, Organda akan menghentikan operasi angkutan barang, terutama angkutan yang ada di pelabuhan yaitu kontainer.
Ketua Organda DKI Jakarta, Soedirman, mengatakan, Organda meminta agar ada pembatasan yang seimbang antara angkutan barang dan kendaraan pribadi di jalan raya dalam kota. Pembatasan angkutan barang yang saat ini diterapkan, menurutnya tidak wajar.
"Kalau angkutan barang akan dibatasi mohon dengan tingkat yang wajar. Prosentase pembatasan angkutan barang dan angkutan pribadi, misalnya angkutan barang dibatasi selama delapan jam, dibagi dua yaitu pagi dan sore pada berangkat kerja dan saat pulang kerja," katanya. (eh)
Ekonomi Global Diguncang Konflik Geopolitik, RI Resesi Ditegaskan Jauh dari Resesi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyebut, risiko RI masuk ke jurang resesi masih jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain.
